Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja bersama sejumlah pimpinan lembaga negara guna membahas anggaran untuk 2024 mendatang.
Pada rapat tersebut, sejumlah pimpinan lembaga negara secara terpisah meminta kepada komisi di DPR yang menjadi mitra kerjanya untuk menambah anggaran mereka di tahun 2024.
Salah satu contoh, Komisi III DPR baru menggelar rapat bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Rabu (7/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keempat pemimpin lembaga negara tersebut kompak mengajukan usul tambahan anggaran kepada para anggota dewan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Berikut daftar lembaga negara yang meminta penambahan anggaran kepada DPR.
BNPT minta anggaran ditambah dua kali lipat
BNPT meminta anggaran untuk tahun 2024 ditambah untuk melancarkan sejumlah program, seperti deradikalisasi sampai pembuatan perwakilan di daerah dan luar negeri.
Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel menilai pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp430 miliar masih kurang, sehingga diajukan usul untuk ditambah Rp456 miliar.
"Usulan pagu anggaran BNPT RI mengajukan inisiatif baru sebesar Rp456.092.523.700. Sehingga apabila disetujui, total usulan anggaran BNPT 2024 menjadi Rp886.239.664.700," ucap Rycko.
Rycko mengaku BNPT mengalami keterbatasan dalam jumlah personel dan kompetensi. Pelaksanaan program deradikalisasi pun menjadi kurang optimal.
BNPT, kata dia, hanya mampu menangani 246 orang dari total 1.400 mantan narapidana terorisme di seluruh Indonesia. Rycko mengatakan hal itu karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) dan kompetensi yang tersedia.
Selanjutnya, Rycko juga menyinggung kewajiban BNPT melakukan asesmen terhadap sistem keamanan di obyek vital maupun obyek lain dalam kegiatan nasional dan internasional.
Dengan anggaran yang tersedia, BNPT hanya dapat melaksanakan 20 kali asesmen dalam satu tahun. Sementara itu, jumlah obyek vital yang ada di Indonesia ada sebanyak 1.962 obyek vital.
Menurut Rycko, BNPT membutuhkan perwakilan di daerah sebagai perpanjangan tangan BNPT untuk menjalankan amanat Undang-Undang secara optimal. Hal itu bertujuan untuk membuat program-program terlaksana dengan baik.
Rycko juga mengatakan tugas dan fungsi BNPT menjadi semakin besar usai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disahkan.
Rycko mengajukan perubahan dalam struktur BNPT, yakni dengan menambah sejumlah deputi yang akan bertugas pada bidang kontra radikalisasi, bidang deradikalisasi, bidang koordinasi antar penegakan hukum dan pemulihan korban dan bidang kerjasama internasional.
"Diperlukan unit pelaksana teknis di daerah yang dibagi menjadi 13 wilayah dari 34 provinsi berdasarkan dengan tantangan dan sebaran daripada paham radikalisme dan terorisme," jelas Rycko.
"Dan tentunya ditambah empat perwakilan BNPT di luar negeri, yaitu di tempat-tempat dimana ada Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam organisasi terorisme internasional, antara lain di Irak, Suriah, kemudian Filipina dan Afganistan. Ditambah tempat perlintasan daripada FTF di wilayah Turki," sambung jenderal bintang tiga Polri itu.
BNN usul tambah anggaran Rp1,9 T
Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose meminta DPR untuk menambah anggaran lembaganya pada 2024 sebesar Rp1,9 triliun.
Petrus memulai paparannya dengan menjabarkan pagu indikatif yang didapatkan BNN di tahun anggaran 2024.
"Postur pagu indikatif tahun anggaran 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.536.522.383.000 yang terdiri dari belanja pegawai 42 persen, belanja operasional barang 27 persen, belanja non operasional 31 persen," kata Petrus.
Petrus mengklaim bahwa pagu indikatif BNN pada 2024 mengalami penurunan sebesar Rp301,13 miliar atau 16,39 persen dari alokasi anggaran 2023.
Rincian output utama BNN tahun anggaran 2024 di berbagai bidang beserta pengalokasian anggarannya turut dibeberkan dalam rapat.
Mulai dari bidang pencegahan Rp52,3 miliar, pemberdayaan masyarakat Rp57,2 miliar, rehabilitasi Rp82 miliar, pemberantasan Rp133,2 miliar, dan hukum dan kerja sama Rp7 miliar, data dan informasi Rp2,8 miliar,
Selain itu, bidang layanan laboratorium Rp29 miliar, pengembangan sumber daya manusia Rp5 miliar, pengawasan Rp7,7 miliar, kesekretariatan Rp92,2 miliar, belanja pegawai Rp650,9 miliar, dan operasional perkantoran Rp415,6 miliar.
"BNN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1.950.077.985.416," terang jenderal bintang tiga Polri itu.
Petrus juga merinci usulan tambahan anggaran Rp1,9 triliun itu. Mulai dari Advokasi ketahanan keluarga antinarkoba berbasis sumber daya desa dan SMP SMA sederajat yang memperoleh pengembangan soft skill (Rp19,7 miliar); Program Alternative Development pada kelompok masyarakat di kawasan rawan (Rp22,7 miliar); Layanan rehabilitasi, uji sertifikasi dan uji kompetensi jabatan fungsional petugas rehabilitasi (Rp40,7 miliar);
Lalu, Pengadaan peralatan IT dan sarana prasarana pemberantasan (Rp1,71 triliun); Layanan hukum dan kerja sama (Rp8,6 miliar); Penambahan kegiatan penilaian Zona Integritas dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi BNN serta pengawasan internal (Rp2,4 miliar); Pengadaan sarana, prasarana, dan kegiatan kesekretariatan (Rp102,3 miliar); Penyusunan Grand Design TIK dan proyeksi prevalensi provinsi (Rp4 miliar);
Selain itu, Pelatihan teknis pemberantasan dan operasionalisasi LSP (Rp6 miliar); Penambahan layanan pemeriksaan uji narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya (Rp1,2 miliar); serta Penyiapan empat satuan kerja baru di wilayah Papua, yakni Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan (Rp30 miliar).
Baca halaman selanjutnya
KPK dan PPATK
Ketua KPK Firli Bahuri saat rapat dengan Komisi III DPR RI. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
KPK mau tiru China
KPK juga turut meminta anggaran tahun 2024 ditambah untuk melaksanakan sejumlah program prioritas dan unggulan, salah satunya menertibkan partai politik.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan ide program tersebut terinspirasi dari KPK China.
"Ini terilhami setelah kami bertemu dengan NCS CCDI, KPK-nya Republik Rakyat Tiongkok. Sepuluh tahun mereka bebaskan negaranya dari praktik-praktik korupsi. Apa yang mereka kerjakan? Menertibkan partai politik, menertibkan penyelenggara negara, menertibkan BUMN," jelas Firli.
Firli mengatakan KPK tidak ingin ada kepala daerah maupun anggota legislatif dari kalangan partai politik yang melakukan korupsi. Oleh karena itu, program akan dijalankan. Ia menyatakan KPK ingin memberikan pendidikan kepada seluruh anggota legislatif serta kepala daerah mengenai korupsi dengan optimal.
Itu semua, tegasnya, bakal menjadi program unggulan KPK.
"Tahun 2024 yang akan datang, kita ingin mengajak seluruh anggota legislatif, calon kepala daerah dari 546 daerah baik provinsi, kota dan kabupaten akan mengikuti pendidikan antikorupsi," ucap pensiunan jenderal Polri itu.
[Gambas:Photo CNN]
Program unggulan lain dari KPK adalah PAKU integritas dan desa antikorupsi. Kata Firli, sebanyak 22 desa antikorupsi telah digarap di tahun ini. Harapannya, KPK dapat menggarap 50 desa antikorupsi di tahun depan.
Selain itu, program Kabupaten dan Kota antikorupsi dan program penyuluhan antikorupsi (paksi) dan ahli pembangun integritas (api). Lalu, KPK juga akan meneruskan program jelajah negeri bangun antikorupsi dan Anticorruption Film Festival (Acffest) dan Anti Corruption Summit (ACS) 2024.
Firli mengatakan program prioritas dan unggulan KPK secara umum membutuhkan anggaran sebesar Rp1.345.417.981.000. Pagu indikatif yang telah disetujui sejauh ini senilai Rp 1.095.749.163.000.
Dia ingin agar anggaran KPK ditambah lagi senilai nyaris Rp250 miliar.
"Kami masih mohon membutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp249.668.818.000," ujar Firli.
Pada 2024, KPK bakal mengerjakan empat dari tujuh program prioritas nasional, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.
PPATK minta untuk pengawalan Pemilu 2024
PPATK mengajukan tambahan anggaran di 2024 sebesar Rp84,3 miliar. Salah satu tujuan alokasi anggaran tambahan itu untuk pengawalan Pemilu.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan pihaknya mendapat pagu indikatif senilai Rp242.325.421.000. Uang tersebut bakal digunakan untuk membiayai program dukungan manajemen senilai Rp180.447.686.000 yang termasuk belanja pegawai dan belanja barang operasional.
Selain itu, juga untuk membiayai program pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) senilai Rp61.877.735.000.
Ada enam program prioritas PPATK di 2024, yaitu peningkatan kualitas teknologi informasi, penguatan sinergi antar lembaga, dan proses memperjuangkan keanggotaan Indonesia dalam FATF, penyusunan RUU Perampasan Aset, penguatan tindak lanjut HA/HP, dan penguatan sarana dan prasarana serta good governance.
Ivan menilai anggaran Rp242 miliar itu belum cukup optimal untuk mendukung keberhasilan capaian program-program prioritas PPATK. Karenanya, PPATK mengajukan penambahan anggaran.
"Berdasarkan perhitungan kami atas kebutuhan anggaran tahun 2024, izinkan kami untuk mengajukan tambahan anggaran melalui penetapan pagu anggaran 2024 sebesar Rp84,3 miliar...Anggaran tersebut kami sangat perlukan untuk menunjang kinerja PPATK," jelas Ivan.
Rincian penggunaan tambahan anggaran PPATK ajukan sebagai berikut, Pengawalan Pemilu, pengawasan PP, tindak lanjut MER FATF, dan dukungan SATGAS Komite TPPU (Rp8.931.231.000); Pemenuhan dan pembaharuan sarana dan prasarana (Rp26.749.559.000); Peningkatan infrastruktur, tata kelola keamanan TI, dan penguatan SPBE (Rp35.138.465.000);
Lalu, Pengukuran efektivitas dan kualitas integritas pelapor (Rp1.981.316.000); Penguatan lembaga DIKLAT APUPPT dan edukasi publik (Rp1.892.085.000); Revitalisasi budaya organisasi dan penguatan human capital PPATK (Rp9,6 miliar).
