Rencana KPK Tertibkan Parpol Terilhami saat Bertemu NCS-CCDI China

CNN Indonesia

Sabtu, 10 Jun 2023 05:22 WIB

KPK menyebut China berhasil mengusut 4,6 juta kasus korupsi. Oleh karena itu, KPK terinspirasi untuk menerapkan program yang bisa mencapai hal serupa. — KPK ingin menertibkan partai politik seperti China yang berhasil mengusut jutaan kasus korupsi (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Rencana KPK ingin menertibkan partai politik terinspirasi dari pertemuan dengan delegasi National Commission of Supervision (NCS) dan Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa lalu (6/6).

Rencana tersebut telah disinggung Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (7/6). KPK meminta tambahan anggaran untuk melaksanakan sejumlah program prioritas dan unggulan seperti menertibkan partai politik.

Lihat Juga :

Minta Anggaran 2024 Ditambah, KPK Mau Tertibkan Parpol seperti China

Pertemuan antara KPK bersama NCS dan CCDI guna mendiskusikan perkembangan kerja-kerja antikorupsi Indonesia dan China serta menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) yang sudah dibuat sebelumnya.

"Selama 10 tahun, NCS berhasil menangani 4,6 juta kasus dan menghukum 4,5 juta orang pejabat dengan rincian pejabat menengah sebanyak 500 orang dan general director sebanyak 25 ribu orang," ujar Plt. Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding saat dikonfirmasi, Jumat (9/6).

"Hal ini merupakan buah dari upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan Tiongkok seperti penegakan aturan hukum untuk pejabat negara, kontrol untuk partai dan memberi hukum berat khususnya untuk BUMN yang korupsi," sambungnya.

KPK telah menjalin nota kesepahaman dengan The Ministry of Supervision (MoS) China sebelum berganti menjadi NCS. MoU yang ditandatangani pada 25 Mei 2007 tersebut berisi ruang lingkup kerja sama dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya dalam hal tukar menukar informasi, capacity building dan bantuan teknis lainnya.

"Dalam pertemuan kali ini, mengemuka sejumlah poin diskusi untuk draf pembaruan MoU, di antaranya tentang peningkatan kerja sama dalam kerangka forum multilateral dan upaya peningkatan integritas dalam implementasi Belt and Road Initiative," terang Ipi.

"Draf MOU tersebut tengah disusun dan selanjutnya akan dikomunikasikan dengan Kementerian Luar Negeri RI," tandasnya.

Lihat Juga :

Mahfud Lapor Jokowi soal Analisis Putusan MK Terkait Masa Jabatan KPK

Sebelumnya, Firli mengatakan KPK tidak ingin ada kepala daerah maupun anggota legislatif dari kalangan partai politik terlibat korupsi. Oleh karena itu, program penertiban partai politik akan dijalankan.

KPK, terang dia, ingin memberikan pendidikan kepada seluruh anggota legislatif serta kepala daerah mengenai korupsi dengan optimal.

"Tahun 2024 yang akan datang kita ingin mengajak seluruh anggota legislatif, calon kepala daerah dari 546 daerah baik provinsi, kota dan kabupaten akan mengikuti pendidikan antikorupsi," kata Firli.

Program unggulan lain dari KPK adalah PAKU integritas serta desa antikorupsi. Firli mengklaim KPK telah menggarap 22 desa antikorupsi di tahun ini. Harapannya dapat menggarap 50 desa antikorupsi di tahun depan.

Lalu, program kabupaten dan kota antikorupsi dan program penyuluhan antikorupsi (paksi) dan ahli pembangun integritas (api). Selain itu, KPK juga akan meneruskan program jelajah negeri bangun antikorupsi dan Anticorruption Film Festival (Acffest).

Program unggulan KPK yang terakhir adalah Anti-Corruption Summit (ACS) 2024.