Iduladha Potensi Beda, Muhammadiyah Minta Pemerintah Tak Buat Gaduh

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas meminta pemerintah tak buat kebijakan timbulkan kegaduhan terkait potensi perbedaan ibadah salat Hari Raya Iduladha 1444 H antara pemerintah dan Muhammadiyah tahun ini.

Ia mengatakan demikian berkaca pada polemik perbedaan penyelenggaraan salat Hari Raya Idulfitri 1444 H lalu.

"Kalau salat Iduladha-nya berbeda maka mari kita saling hormat menghormati dan jangan sampai ada pihak pemerintah seperti Idulfitri yang lalu yang membuat kebijakan yang mengundang kegaduhan," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/6).

Anwar lantas mengimbau seluruh umat Islam untuk saling menghormati bila terjadi perbedaan terkait Hari Raya Iduladha. Ia mengingatkan pemerintah harus menjamin kemerdekaan warganya untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

"Mereka harus Ingat konstitusi UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 di mana tugas pemerintah adalah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," kata dia.

Sebelumnya, sempat muncul polemik soal penggunaan fasilitas publik saat warga Muhammadiyah belum mendapatkan izin untuk beribadah Salat Idulfitri 1444 H di Lapangan Mataram Pekalongan, Jateng dan Lapang Merdeka Sukabumi, Jabar pada Jumat 21 April.

Muhammadiyah kala itu telah menetapkan Hari Raya Idulfitri pada 21 April. Sementara pemerintah menetapkan tanggal 22 April.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid dan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi kalau itu sempat mengeluarkan balasan surat kepada pimpinan daerah Muhammadiyah yang intinya salat id di kedua lapangan itu akan dilaksanakan mengikuti hasil ketetapan Kementerian Agama tentang penentuan 1 Syawal 1444 H.

Pada akhirnya, warga Muhammadiyah yang berlebaran 21 April diizinkan oleh dua kepala daerah itu menggunakan Lapangan Mataram Pekalongan dan Lapang Merdeka Sukabumi untuk melaksanakan Salat Idulfitri.