Denny Indrayana Sentil KPK Bidik Menteri untuk Jegal Koalisi Anies

Pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Demokrat, Denny Indrayana angkat suara terkait kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengaku sudah mendapatkan informasi penting tersebut sejak pagi. Menurutnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang menjadi perahu bagi Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024 sedang ditargetkan menjadi tersangka.

"Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang menteri dengan inisial S*L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan," ujar Denny dalam keterangannya, Rabu (14/6).

Menurut Denny, gangguan itu akan makin meneguhkan Partai Nasdem di dalam koalisi. Dia juga mengungkap salah satu isi pertemuan Surya Paloh yang tak akan berhenti mendukung Anies. Ia mengatakan hukum saat ini direndahkan dan menjadi alat guna mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja. 

"Di informasi lain, pimpinan KPK datang ke seorang menteri senior, menyatakan telah lengkap bukti, dan meminta izin presiden untuk menersangkakan seorang pimpinan parpol," tuturnya.

Lihat Juga : Denny Indrayana Dukung Anies Capres 2024: Saya Pilih yang Dizalimi

Denny mengungkapkan ada empat dugaan kasus korupsi yang dibeberkan pimpinan KPK kepada menteri senior itu. Di antaranya, kasus kardus, pembangunan kantor partai, pembangunan beberapa rumah keluarga, hingga gratifikasi mobil mewah.

Menurut Denny, sang menteri meminta pimpinan KPK tersebut untuk menjalankan kasus korupai itu sesuai bukti melalui proses hukum yang ada dan berlaku. Namun, pimpinan parpol itu selamat dari KPK.

"Sang pimpinan parpol masih selamat hingga kini, karena tetap berada di barisan koalisi Jokowi. Izin dari presiden pun tidak kunjung turun ke KPK," kata dia.

Ia mengaku kekhawatiran dengan informasi yang dimiliki, khususnya setelah jabatan pimpinan KPK diperpanjang selama satu tahun. Menurutnya, Ketua KPK Firli Bahuri bergerak sesuai skenario pihak yang berkuasa dan menggunakan lembaga antirasuah untuk memilih kasus guna memukul lawan oposisi.

"Firli Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa menggunakan KPK untuk memilah-milih kasus, memukul lawan oposisi, dan merangkul kawan koalisi," ucapnya.

KPK mengaku tengah melakukan penyelidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi di Kementan.

"Saat ini masih proses lidik (penyelidikan)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Rabu (14/6).

Meski demikian, Asep menegaskan Lembaga Antirasuah belum bisa memberi keterangan terkait para pejabat yang kemungkinan terseret. Asep juga tidak merinci kasus apa yang sedang diselidiki.

"Mohon maaf belum ada yang bisa kami sampaikan, mohon bersabar agar tidak mengganggu proses penyelidikan," tuturnya.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri turut mengakui soal adanya kasus korupsi di Kementan.

"Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI," kata dia.

Menurut Ali, proses itu sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK untuk ditindaklanjuti pada proses penegakan hukum.

"Karena masih pada proses penyelidikan, tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," ucapnya.

Lihat Juga : KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian

Terlepas dari itu, Ali menepis Denny Indrayana yang menduga ada anasir politik di balik pengusutan kasus kali ini.

"Dari awal kami pun sangat sadar semua yang dikerjakan KPK saat ini akan selalu dikaitkan dengan politik, tapi kami tak akan terpengaruh," ujar Ali kepada CNNIndonesia.com.

Dia memaklumi tudingan Denny tersebut karena politik memanas menjelang Pemilu 2024. Akan tetapi, dia mengingatkan Denny untuk berhenti menyebarkan narasi itu.

"Akan tetapi kami pun harus ingatkan, stop narasi berbasis asumsi tersebut. Setiap penetapan tersangka oleh KPK kami pastikan atas dasar kecukupan alat bukti," tuturnya.