MK Minta Tambahan 300 Polisi Amankan Sidang Putusan Sistem Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kepolisian menambah personel pengamanan saat sidang pengucapan putusan uji materi undang-undang terkait sistem pemilu pada Kamis (15/6).

"MK sudah koordinasi dengan Polda Metro Jaya, ada permintaan dari kami untuk menebalkan personel pengamanan antara 2 atau 3 SSK setara 200-300 personel kepolisian. Masih kita lihat perkembangannya," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/6).

Lihat Juga : DPR Perpanjang Pembahasan RUU Narkotika hingga RUU MK

Sebelumnya, kata Fajar, MK menyadari perkara Nomor 114/PUU-XIX/2022 ini memperoleh atensi publik. Oleh karena itu, akan ada sejumlah hal yang disiapkan mengenai sidang pleno pengucapan putusan itu.

Lebih lanjut, MK telah mengirimkan jadwal sidang pengucapan putusan kepada pemerintah, DPR, dan pihak terkait dalam gugatan tersebut.

"Para pihak pemerintah, DPR, pihak terkait, semuanya dikasih surat panggilan untuk hadir sidang. Hari ini, untuk perkara 114 itu sudah diagendakan nanti pengucapan putusan hari Kamis tanggal 15 Juni, jam 9.30 WIB di Ruang Sidang Pleno bersama dengan beberapa putusan yang lain," jelas Fajar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta pada Senin (12/6).

Lihat Juga : KPK Respons Denny Indrayana soal Kasus di Kementan: Setop Asumsi

Sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam UU Pemilu digugat ke MK oleh sejumlah orang yang beberapa di antaranya datang dari partai politik. Para penggugat itu adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.

Dengan sistem proporsional tertutup yang ingin dikembalikan para penggugat, pemilih nantinya tak bisa memilih atau mencoblos calon anggota legislatif secara langsung. Pemilih hanya bisa memilih partai politik. Walhasil, pada sistem proporsional tertutup, partailah yang punya kendali penuh untuk menentukan siapa caleg yang duduk di kursi dewan perwakilan rakyat.

Dari sembilan partai di parlemen saat ini, hanya PDIP yang mendukung diterapkan sistem coblos partai. Sedangkan delapan fraksi lainnya yaitu Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP menolak usul tersebut.