Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri merespons tudingan politikus partai Demokrat Denny Indrayana bahwa lembaga antirasuah itu menggunakan kasus hukum di Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai alat pukul bagi koalisi oposisi agar Anies Baswedan gagal menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024.
"Dari awal kami pun sangat sadar semua yang dikerjakan KPK saat ini akan selalu dikaitkan dengan politik, tapi kami tak akan terpengaruh," ujar Ali kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/6).
Dia memaklumi tudingan Denny tersebut karena kondisi politik yang memanas menjelang Pemilu 2024. Akan tetapi, dia mengingatkan Denny untuk berhenti menyebarkan narasi itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan tetapi kami pun harus ingatkan, setop narasi berbasis asumsi tersebut. Setiap penetapan tersangka oleh KPK kami pastikan atas dasar kecukupan alat bukti," tuturnya.
Ali mengatakan setiap tindakan yang diambil KPK akan dipertanggungjawabkan di persidangan. Dia juga mengaku sudah ada banyak kasus yang dikaitkan dengan politik.
"Sudah banyak contoh perkara yang selalu dinarasikan kriminalisasi dan politis, namun itu semua tidak terbukti, hanya asumsi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan atas perkara dimaksud," kata Ali.
Sebelumnya Eks Wamenkumham Denny Indrayana mengatakan kader partai politik yang tergabung di KPP yang menjadi perahu bagi Anies Baswedan sedang ditargetkan menjadi tersangka.
"Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang menteri dengan inisial S*L. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan," ujar Denny dalam keterangannya, Rabu (14/6).
Menurutnya, Ketua KPK Firli Bahuri juga tengah bergerak sesuai skenario pihak yang berkuasa dan menggunakan lembaga antirasuah untuk memilih kasus guna memukul lawan oposisi.
"Firli Bahuri bergerak cepat sesuai skenario tangan kuasa menggunakan KPK untuk memilah-milih kasus, memukul lawan oposisi, dan merangkul kawan koalisi," ucapnya.