Tahun Politik, Prabowo Santai Proposal Damai Ukraina Tuai Pro Kontra
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai respons publik atas proposal yang ia ajukan ke Ukraina.
Menurutnya, wajar jika usulan damai menimbulkan pro dan kontra karena saat ini tahun politik dan dirinya adalah bakal calon presiden di Pilpres 2024.
"Tapi mungkin ini tahun politik, jadi mungkin kebetulan saya salah satu yang diperkirakan akan jadi capres, jadi apapun saya ngomong akan ada pro kontra, itu biasa," kata Prabowo di Bandung, Kamis (15/6).
Prabowo mengajukan proposal saat menghadiri forum Shangri-La Dialogue di Singapura beberapa waktu lalu. Menurut dia, selama ini forum tersebut menjadi ajang saling serang perwakilan masing-masing negara.
Oleh karena itu, ia mengajukan sesuatu yang lebih konkret. Terlepas diterima atau tidak, itu urusan lain. Prabowo menekankan bahwa dirinya telah mengajukan suatu solusi yang konkret.
Itu pun ia lakukan sebagai tindak lanjut dari sikap Presiden Jokowi yang ingin mengupayakan perdamaian dalam konflik antara Ukraina dan Rusia. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang diutus lantas menyikapinya dengan memberi usulan.
"Forum ini mari kita ada suatu terobosan, kita buatlah suatu usul perdamaian, masalahnya itu. Kalau diterima monggo, enggak diterima ya enggak ada masalah. Saya kira bukan masalah yang terlalu prinsipil," ujar Prabowo.
Sebelumnya, Prabowo mengusulkan proposal perdamaian untuk Ukraina dan Rusia. Ia mengatakan perlu ada gencatan senjata, penarikan pasukan 15 kilometer dari posisi depan ke zona demiliterisasi baru, dan pengerahan pasukan PBB ke daerah demiliterisasi.
Di kesempatan itu, Prabowo juga menekankan perlu ada langkah konkret untuk menjaga perdamaian dalam rentang waktu yang lama.
Dia menegaskan bahwa perang mengakibatkan kehancuran dan korban jiwa. Prabowo mengingatkan kepada perwakilan negara-negara yang hadir dalam forum Shangri-La Dialogue bahwa Indonesia memiliki pengalaman perang, sehingga pernah merasakan kehancuran.
Begitu juga negara-negara Asia lainnya. Baik di Asia Tenggara maupun Timur Tengah yang pernah diinvasi negara barat.
Akan tetapi, proposal dari Prabowo ditolak oleh Ukraina. Setelah itu, Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin pun mendatangi Kemenhan untuk bertemu Prabowo pada Senin (5/6) lalu.
"Pertemuan itu panjang dan konstruktif. Saya puas dengan klarifikasi Pak Prabowo dan saya juga memperjelas posisi Ukraina," ungkap Hamianin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (6/6).
(mnf/bmw)