BPK Temukan Sejumlah Persoalan dalam Penyelenggaraan Haji 2022

Atas temuan-temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menginstruksikan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah untuk menetapkan PMA yang mengatur jumlah kuota jemaah haji.

"(Kuota jemaah haji) Untuk lanjut usia, pembimbing KBIHU dan PHD, menyusun SOP terkait rumusan perhitungan penetapan dan pembagian kuota bagi jemaah haji, PHD, dan Pembimbing KBIHU dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk muslim atau daftar tunggu haji pada masing-masing provinsi kabupaten kota," demikian tertulis di laporan BPK itu.

Lihat Juga : Temuan BPK: Polri Kelebihan Bayar Rp8,76 M Terkait BBM & Pelumas

Kedua, BPK juga meminta Yaqut untuk menghitung kuota haji per provinsi kabupaten atau kota sesuai ketentuan berdasarkan proporsi data jumlah penduduk muslim atau jumlah daftar tunggu jemaah haji paling mutakhir.

"(Ketiga) Menyusun dan menetapkan Keputusan Dirjen PHU tentang penempatan jemaah haji di Arab Saudi dengan mempertimbangkan daerah asal calon jemaah haji," tulisnya.

Selain itu, dia juga meminta Yaqut menginstruksikan kepala bidang akomodasi, kepala seksi pelayanan akomodasi, dan pelaksana layanan akomodasi di daerah kerja Mekkah agar dalam merencanakan penempatan jemaah haji mempertimbangkan daerah asal calon jemaah haji.

"Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pelaksanaan ibadah haji mengungkapkan 16 temuan yang memuat 22 permasalahan ketidakefektifan," kata dia.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Saiful Mujab. Namun sejauh ini, keduanya belum memberi tanggapan terkait permasalahan penyelenggaraan haji yang ditemukan BPK.

Lihat Juga : Viral Intimidasi Rumah Doa Kristen di Tambun, Polisi Turun Tangan