Warga Kolong Tol Angke: Hidup Menunduk dalam Kemiskinan Dekat Istana

CNN Indonesia
Kamis, 22 Jun 2023 11:35 WIB
Sekitar 8 kilometer dari Istana Negara, ratusan orang hidup di kolong tol, Jelambar, Jakarta. Kehidupan mereka jadi potret kemiskinan di jantung kekuasaan.
Anak-anak penghuni kolong Tol Angke belajar di sekolah non-formal, Selasa, 20 Juni 2023. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Kehidupan di kolong Tol Angke tak melulu dijejali permukiman warga. Beberapa fasilitas publik juga tersedia, seperti sekolah dan musala.

Kondisi musala saat ini dalam tahap renovasi. Jemaah yang masuk tetap harus menunduk untuk menghindari benturan atap beton jalan tol.

Tak jauh dari musala, sekolah alternatif berdiri. Di dinding depan tertulis "Sekolah Pondok Domba Kolong". Meja dan kursi tertata rapi. Setiap orang dewasa yang memasukinya tetap harus menunduk.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari informasi salah seorang relawan yang menjadi guru, ada sekitar 60 murid dari TK hingga SD di tempat tersebut. Siswanya bukan hanya warga kolong, tapi juga berasal dari daerah sekitar.

Jam belajar dibagi dua. TK hingga kelas dua belajar di pagi hari. Sementara kelas tiga hingga enam, sekolah mulai pukul 10.00-13.00 WIB.

Setiap hari mereka dibekali 10 mata pelajaran, seperti Bahasa Inggris, IPS, matematika dan penjaskes. Belajar seperti sekolah pada umumnya.

Siswa-siswi di sana tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis. Pihak penyelenggara sekolah justru memberi siswa seragam hingga buku pelajaran.

Warga berkativitas di pemukiman kumuh kolong tol Angke. Jakarta, Selasa, 20 Juni 2023.Pemukiman yang dihuni ratusan orang tersebut terletak di bawah kolong Tol Angke, Jalan Nasional 1, RT.6/RW.6, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)Suasana kelas di Sekolah Pondok Domba Kolong Tol Angke, Jelambar, Jakarta Barat, Selasa, 20 Juni 2023. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sekolah tersebut sebelumnya berada di RPTRA Kalijodo. Mereka pindah ke kolong seiring penggusuran di lokasi tersebut.

"Kami lihat mereka tidak sekolah karena orang tua tidak mampu, hanya main-main doang, tidak bisa baca tulis, tergeraklah hati kami, paling tidak mereka bisa baca, bisa tulis A-Z. Itu saja. Jangan ke mana-mana," kata guru tersebut.

Saat musim ujian sekolah, para siswa akan didaftarkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengikuti ujian kesetaraan. "Jadi mereka bisa masuk SMP negeri," tambahnya.

Salah satu orang tua murid mengatakan warga sekitar terbantu dengan keberadaan sekolah itu.Kini lima anggota keluarganya telah lulus sekolah menengah atas berkat sekolah itu. "Lulus SD di situ. Sekolah SMP sampai SMA, sampai menikah," katanya.

Area vital

Lurah Jelambar Baru Danur Sasono mengatakan pihaknya telah mendata 35 keluarga yang tinggal di kolong tol tersebut. Total 108 jiwa hidup di permukiman yang tak layak huni itu.

"Ada KTP DKI dan tidak. DKI juga tidak semua dari Kelurahan Jelambar, ada Angke, Kalideres, Tegal Alur," kata Danur.

Berdasarkan pendataan sementara, beberapa warga ber-KTP Tangerang, Pekalongan hingga Jambi. Sepengetahuannya, mereka menempati kolong tol sekitar tahun 2016.

Ia mengatakan lahan yang ditempati warga itu milik Jasa Marga Metropolitan Tollroad. Menurutnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat juga telah membahas persoalan ini dengan pihak Jasa Marga. "Pemetaan awal, menunggu hasil rapat pimpinan," katanya.

Pihak Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat mendata warga yang tinggal di kolong Tol Dalam Kota, tepatnya di sekitar Gerbang Tol Angke 2, Senin (19/6).Dari pantauan, pihak kelurahan bersama dengan Satpol PP hingga Babinsa mendatangi kolong tol sekitar pukul 10.00 WIB. Warga diminta untuk menunjukkan Kartu Keluarga (KK) hingga KTP.Pihak Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat, mendata warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Senin (19/6). (CNN Indonesia/Yogi Anugerah)

Kepala Satpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto mengatakan tidak ada penolakan dari warga saat petugas melakukan pendataan.Ia menyatakan pemerintah akan mengambil langkah untuk kebaikan warga di kolong tol.

"Terkait dengan keberadaan mereka, ini area vital tidak boleh ada aktivitas di bawah tol, karena membahayakan mereka juga," kata Agus.

Sementara Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan pihaknya akan menyiapkan rusun apabila nantinya permukiman itu digusur.

Merujuk Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan, tarif rusun dibedakan untuk masyarakat umum dan terprogram.

Tarif rusun untuk terprogram lebih murah dari masyarakat umum. Contoh di Rusun Marunda, tarif tipe 30 untuk masyarakat umum sebesar Rp364 ribu hingga Rp445 per bulan tergantung lantai.

Sementara bagi masyarakat terprogram tarif sebesar Rp153 ribu hingga Rp190 per bulan.

"Kami sediakan rusunnya. KTP DKI yang direlokasi ke rusun," kata Retno.

(yoa/pmg)


[Gambas:Video CNN]

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER