Dalam upaya mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalin kemitraan dengan PT PLN (Persero). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengelola sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang dapat digunakan sebagai sumber energi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Perjanjian kerja sama ini ditandatangani dalam sebuah nota kesepahaman oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama PLN Persero, Darmawan Prasodjo di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/6). Kemudian, antara Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono dengan Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, Iwan Agung Firstantara.
Kerja sama ini dilatarbelakangi oleh masalah pengelolaan sampah di DKI Jakarta, yang menghasilkan lebih dari 7.500 ton sampah setiap harinya. Pemprov DKI Jakarta berusaha menyediakan berbagai fasilitas pengolahan sampah, termasuk fasilitas yang menghasilkan Refused Derived Fuel (RDF) dan fasilitas pengolahan BBJP dalam kerja sama dengan PLN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan itu, Heru menyambut baik kerja sama ini sebagai wujud komitmen Pemprov DKI dalam mengatasi masalah sampah secara efisien, tanpa menimbulkan dampak baru di masa depan.
"Semoga kerja sama dengan PLN ini, secara perlahan dapat membantu mengatasi permasalahan lingkungan melalui RDF. Kita menyadari, diperlukan perubahan pola pengelolaan sampah, dari pola kumpul-angkut-buang menjadi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/6).
Dia pun sadar perlu ada perubahan dalam pengelolaan sampah, dari pola kumpul-angkut-buang menjadi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya. Oleh karena itu, upaya bersama dalam pengelolaan lingkungan, khususnya sampah, harus dilakukan secara kolektif dan didukung oleh masyarakat Jakarta.
Terlebih, sebagai ibu kota nasional, Jakarta menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang baik, di mana sampah dapat menjadi sumber daya yang meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Di sisi lain, Direktur Utama PLN Persero, Darmawan Prasodjo, mengapresiasi kerja sama ini karena PLN Persero akan memperoleh pasokan tambahan BBJP dari Jakarta. Ia menegaskan bahwa PLN Persero berkomitmen dalam transisi energi di Indonesia dengan meningkatkan penggunaan EBT.
"Secara prinsip, kami ingin memastikan kehidupan generasi masa depan lebih baik lagi. Salah satu yang dilakukan saat ini adalah dengan mengatasi pemanasan global atau efek rumah kaca melalui transisi energi dari fosil ke energi terbarukan," papar dia.
Dia melanjutkan, PLN telah mengambil berbagai inisiatif, termasuk membuat roadmap untuk beralih ke energi hijau sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
Salah satu targetnya adalah menambah 51,6 persen pembangkit berbasis EBT, sekitar 20,9 Gigawatt (GW) hingga 2030, termasuk dengan menggunakan BBJP hasil pengolahan sampah sebagai bahan bakar co-firing di PLTU.
"BBJP ini adalah bagian dari energi terbarukan karena nol emisi. Sehingga, BBJP ini dapat menjadi salah satu solusinya," tegas Darmawan.
Sebagai informasi, BBJP adalah bahan bakar yang dihasilkan dari sampah yang telah dipilah dan dihomogenisasi menjadi butiran kecil atau pelet yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. BBJP ini akan digunakan sebagai co-firing biomassa di PLTU.
Sementara itu, co-firing adalah proses pembakaran di PLTU yang menggunakan campuran batu bara dan bahan bakar biomassa dalam rasio tertentu secara bersamaan. Dengan demikian, kebutuhan bahan bakar PLTU akan menjadi lebih ekonomis dan ramah lingkungan karena mencampurkan batu bara dengan BBJP.
Pemprov DKI Jakarta akan berupaya memproduksi BBJP melalui RDF Plant di dalam kota dengan memenuhi persyaratan kualitas BBJP yang ditetapkan oleh PLN Persero, termasuk memiliki kandungan organik minimal 80 persen.
Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengoperasikan Fasilitas RDF Plant Bantargebang yang dapat mengolah 2.000 ton sampah per hari, dengan pabrik semen sebagai penerima produknya.
(rir)