Diprediksi Diikuti 1.000 Orang, Aksi People Power di Solo Malah Sepi

Aksi People Power yang digelar di sekitar Gedung Umat Islam, Jalan Kartopuran, Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/7), hanya diikuti segelintir orang.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, tampak satu mobil pikap warna hitam terparkir di gerbang Gedung Umat Islam. Mobil digunakan sebagai panggung orasi.

Lihat Juga : Koordinator 'People Power' di Solo Berharap Aksi Diikuti 1.000 Orang

Tak banyak yang mengikuti aksi tersebut. Hingga aksi dimulai pukul 14.00 WIB, hanya sekitar 150-an orang yang berkumpul di sekitar mobil orasi.

Di lokasi aksi tampak sejumlah spanduk yang di antaranya berbunyi 'Jokowi gagal urus negara' dan 'usut tuntas ijazah palsu Jokowi'.

Koordinator lapangan aksi 'People Power' di Solo, Noerrohmat, sebelumnya memperkirakan massa yang hadir lebih dari 1.000 orang. Menurutnya, sudah banyak warga yang antusias dan menghubunginya dari berbagai daerah sejak Rabu (5/7) lalu. Mereka berniat untuk merapat ke Solo mengikuti aksi tersebut.

Saat menyampaikan orasi di lokasi, Noer memastikan aksi 'People Power' berbeda dengan makar sehingga tidak melanggar undang-undang. Ia mengatakan aksi ini merupakan bentuk cawe-cawe rakyat untuk negara.

"People Power ini sebenarnya bentuk cawe-cawe rakyat," ucap dia.

Ia menuding saat ini pemerintah telah dikendalikan oleh oligarki dan pengusaha hitam. Noer pun mengklaim aksi ini digelar untuk mengembalikan pemerintah ke jalur yang benar.

"Karena saat ini banyak sekali masyarakat yang merasakan kesulitan," katanya.

Lihat Juga : Polisi Enggan Terbitkan Surat Terima Pemberitahuan People Power Solo

Adapun aksi People Power di Solo sedianya digelar di Bundaran Gladak, tak jauh dari Kantor Balai Kota Solo tempat berkantor Wali Kota Gibran Rakabuming Raka.

Pentolan Mega-Bintang sekaligus inisiator aksi People Power di Solo, Mudrick Sangidu, mengatakan aksi dialihkan ke depan Gedung Umat Islam atas permintaan petugas dari Polda Jawa Tengah.

Mudrick pun mengklaim aksi ini tak memiliki afiliasi maupun kepentingan politik apapun. Ia mengatakan warga berhak bergerak lantaran berbagai saluran aspirasi di parlemen di berbagai tingkatan mengalami kemacetan menyerap aspirasi rakyat.