Dirjen Otda Minta Hasil EPPD Jadi Dasar Ambil Kebijakan Pemda di Jatim

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik meminta agar pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur menjadikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebagai dasar untuk permasalahan yang terjadi, baik untuk pengambilan kebijakan maupun implementasi regulasi.

Demikian dikatakan Akmal berkenaan dengan rapat uji petik EPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan Tim Direktorat Jenderal Otda Kemendagri, Kamis (13/7) .

"Hasil evaluasi akan dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan yang tentu saja harus disertai bersama data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya," ujar Akmal dalam keterangan tertulisnya.

Berdasarkan laporan yang diterima tim uji petik, diketahui angka kemiskinan absolut Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022.

Rinciannya, dari 38 kabupaten/kota di Jatim, terdapat 22 kabupaten/kota yang jumlah penduduk miskinnya berada di atas 100 ribu jiwa. Kabupaten Malang menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi 252,8 ribu jiwa.

"Pengentasan kemiskinan di daerah menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah. Harus ada kolaborasi dan sinergitas dalam upaya dan usaha menekan jumlah penduduk miskin," kata Mantan Pj Gubernur Sulawesi Barat ini.

Di sisi lain, Akmal menegaskan, penanganan stunting yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo perlu ditindaklanjuti oleh pemda di Jatim. Karena terdapat 19 daerah dari 38 kabupaten/kota di Jatim yang memiliki angka prevalensi stunting di atas 20 persen.

Sementara itu, terkait kinerja pemda di Jatim, hasil EPPD menunjukkan hanya tiga daerah yang berstatus kinerja tinggi. Sedangkan 23 kabupaten/kota status kinerja sedang, 12 kabupaten/kota status kinerja rendah, dan 2 daerah status kinerja sangat rendah.

"Evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja bagi eksekutor. Hasil dari evaluasi ini akan diberikan kepada kementerian atau lembaga teknis terkait yang membutuhkan data sesuai dengan kewenangannya," ujar Akmal.

Karenanya, Akmal menekankan fungsi APIP menjadi sangat vital dalam melakukan kontrol atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan.

Adapun kesimpulan lain dari pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintahan khususnya yang dilakukan di Jatim, yakni diharapkan pemkab maupun pemkot dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah masing-masing menjelang tahun politik 2024.