Pemprov DKI Klaim PPDB 2023 Berjalan Lancar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SD, SMP dan SMA serta SMK tahun pelajaran 2023/2024 di wilayah ibu kota negara RI itu berjalan lancar.

"Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di DKI Jakarta yang selesai Selasa (11/7) lalu, berjalan lancar," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/7).

Purwosusilo mengatakan semua aduan yang diterima telah ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Selama proses PPDB berlangsung, aduan-aduan yang masuk melalui posko luring, call center, maupun media sosial PPDB di tingkat sekolah, tingkat Suku Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan telah ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku," ujar Purwosusilo.

"Selain itu, setiap laporan atau aduan yang masuk telah kami tindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang ada," tambahnya.

Lihat Juga : Menko PMK Tegaskan PPDB Tetap Harus Diberlakukan

Selain itu, ia juga mengatakan selama proses PPDB berlangsung pihaknya melakukan pemantauan secara berkala.

Pemantauan itu dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi (evaluasi) demi mengetahui situasi terkini dan memastikan proses PPDB berjalan lancar.

"Selama proses PPDB juga dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara teratur antara bidang Persekolahan dan Satuan Pendidikan. Monev dijalankan sebagai wadah untuk saling menginformasikan kondisi terbaru PPDB yang perlu diketahui oleh seluruh Satuan Pendidikan," kata Purwosusilo.

Lihat Juga : DPR Segera Panggil Nadiem Buntut Kisruh PPDB 2023

Proses PPDB di wilayah DKI Jakarta berlangsung dari tanggal 10 Mei 2023 hingga 11 Juli 2023.

Adapun pada 10 Mei merupakan tahapan pendaftaran dan pengajuan akun. Sementara pada 12 Juni-11 Juli 2023 ialah tahapan pemilihan sekolah untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK.

Masalah PPDB

Sementara itu di sejumlah daerah dilaporkan terjadi kekisruhan PPDB serta kecurangan yang terbuka ke publik.

Komisi X DPR menyatakan bakal memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim buntut gaduh kebijakan dan pelaksanaan sistem PPDB.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan pihaknya ingin meminta penjelasan Nadiem terkait permasalahan PPDB yang terus terjadi sejak berjalan dari 2017 sampai tahun ini.

"Saya merasa Satgas PPDB Kemendikbud tidak efektif, menyerahkan begitu saja kepada mekanisme di lapangan, di daerah. Dan itu di daerah merasa tidak ada pantauan, tidak ada monitoring," kata diadi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).

Lihat Juga : Pemprov Banten Coret Anak Pejabat Daftar PPDB Jalur Warga Miskin

Huda menyebut pemanggilan Nadiem sedianya dijadwalkan pada hari ini. Namun, Nadiem sedang dalam masa cuti sehingga Komisi X hanya melakukan pemanggilan terhadap eselon I Kemendikbudristek.

Huda masih belum bisa memastikan kapan jadwal pasti pemanggilan terhadap Nadiem. Ia menekankan agar Nadiem dan seluruh jajarannya segera mengambil langkah cepat dan memberikan solusi sehingga kegaduhan PPDB yang dilaporkan di sejumlah daerah segera teratasi.

"Tadinya hari ini, kebetulan Mas Nadiemnya cuti," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus tetap diterapkan.

"Menurut saya sih masih tetap harus diberlakukan ya. Itu kan dalam upaya kita mencegah kastanisasi sekolah yang dulu dan kecurangan jauh lebih parah dibanding sekarang kan," kata Muhadjir saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

Alih-alih melakukan perubahan, Muhadjir menilai seharusnya pemerintah daerah melakukan evaluasi internal untuk menyusun peraturan terkait penindakan terhadap praktik kecurangan dalam jalur zonasi yang muncul.

"Apalagi yang main curang itu para pejabatnya nah ini yang akan semakin parah nanti," tegas eks Mendikbud tersebut.

Lihat Juga : Setumpuk Sengkarut PPDB: dari Titip Nama di KK hingga Jual Beli Bangku