TNI Minta Akun YouTube 'Update Terkini 9121' Setop Hoaks soal Panglima

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono meminta pemilik akun YouTube @updateterkini9121 berhenti membuat dan menyebarkan konten hoaks yang merugikan TNI.

Julius mengatakan ada beberapa konten di akun YouTube itu yang memuat foto-foto Panglima TNI, pejabat TNI, dan Prajurit TNI. Menurutnya, hal itu telah membuat keresahan dan bahkan merugikan institusi TNI.

"Kami mengimbau untuk berhenti menyebar kebohongan. Berkarya membuat konten yang sesuai dengan fakta dan data yang benar serta bersifat membangun dan edukasi," kata Julius dalam keterangan tertulis, Jumat (28/7).

Lihat Juga : Pengamat: Perwira AD atau AL Paling Berpeluang Jadi Panglima TNI

TNI memprotes beberapa video berjudul 'Panji Gumilang nekad melakukan perlawanan, Panglima TNI akhirnya turun tangan bakal hancurkan Pesantren Al-Zaytun'.

Lalu, video berjudul 'Berani Sekali! Panji Gumilang Tantang Panglima TNI Jika Berani Hancurkan Ponpes Al-Zaytun'. Video itu, kata Julius, menampilkan foto Panglima TNI memegang mikrofon dan seolah-olah sedang berbicara.

Video ketiga berjudul 'Selain gudang senjata! Ternyata bangker Al-Zaytun'. Video tersebut juga menampilkan foto Panglima TNI yang tidak sesuai narasi.

Kemudian video berjudul 'Berkat Panglima TNI! Panji Gumilang Bisa dihukum' dan video berjudul 'Denhan bukti ini! Panji Gumilang akhirnya bakal hukum mati! Panglima TNI tegaskan hal ini'.

Lihat Juga : Menebak Sosok Panglima TNI Pengganti Laksamana Yudo Margono

"TNI mengimbau kepada kreator dan pemilik akun youtube.com/@updateterkini9121 yang membuat video tentang Pesantren Al-Zaytun dengan narasi tertentu dan mengedit foto dan atau video Panglima TNI, pejabat TNI dan Prajurit TNI untuk berhenti dan tidak membuat lagi," kata Julius.

Julius juga meminta pemilik akun untuk menghapus video yang telah dibuat dan telah di publikasi. Ia mengatakan TNI akan menempuh jalur hukum jika akun tersebut tetap mempertahankan konten-konten yang ada.

"Bila hal ini tidak dilakukan maka pihak TNI akan menempuh jalur hukum, karena telah merugikan institusi TNI," kata dia.