Ramai-ramai Pengurus Golkar Daerah Respons Seruan Idrus soal Airlangga

Sejumlah pengurus Partai Golkar di tingkat daerah merespons seruan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham agar pengurus daerah tak takut bersuara untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Partai Golkar belakangan ini diguncang prahara internal menyusul desakan wacana Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) yang disebut bakal mencopot Airlangga Hartarto di kursi ketua umum partai.

Beberapa kader daerah pun berkomentar soal pernyataan mantan Idrus yang merupakan menteri sosial itu.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengaku tak akan terpengaruh atas seruan Idrus tersebut.

Bupati Tangerang itu pun meminta agar Idrus berhenti menyerukan wacana munaslub dan fokus memenangkan partai Golkar di Pemilu 2024.

"Sudahlah hentikan wacana itu, tidak ada munaslub. Sekarang lebih baik fokus dukung Airlangga menangkan pemilu," ujarnya melalui pesan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/7).

Lihat Juga : Idrus Marham Sentil Airlangga soal Jokowi, KIB Dicap Tenggelam ke Laut

Ia juga memastikan pihaknya akan tegak lurus terhadap kepemimpinan Airlangga.

"DPD Partai Golkar DKI Jakarta...masih solid mendukung Airlangga Hartarto untuk memenangkan pilpres, pileg dan pilkada 2024," ucapnya.

Zaki juga mengaku tak risau soal pemanggilan Airlangga di Kejagung belakangan ini, lantaran pemanggilan itu menyangkut kapasitas Airlangga sebagai Menko Perekonomian.

"Tidak perlu dikhawatirkan, karena pemanggilan itu didasari dengan pertimbangan posisinya sebagai Menko perekonomian," ujarnya.

Sekretaris DPD Golkar Sulawesi Selatan, Andi Marzuki Wadeng pun turut mengatakan tak akan berpengaruh atas seruan Idrus Marham.

Ia menilai seharusnya Idrus Marham memberikan motivasi kepada kader Golkar daerah untuk menghadapi Pemilu nanti, ketimbang mengajak mengganti ketum Golkar Airlangga.

"Seharusnya Pak Idrus Marham sebagai mantan Sekjen Golkar tidak mendorong dan mengajak DPD Provinsi mengganti KETUM Partai Golkar," ujarnya.

Lihat Juga : Nusron Wahid Usul Golkar Calonkan RK atau Gibran: Airlangga Tak Mutlak

Ia juga meminta agar Idrus tak ikut campur soal proses hukum yang tengah dihadapi Airlangga Hartarto.

"Tidak perlu ikut-ikut dengan kasus yang menimpa Ketum itu, pasti akan selesai dengan sendirinya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Jawa Timur Sarmuji tak ingin berkomentar lebih soal pernyataan Idrus Marham.

Ia pun menyarankan kisruh yang berlangsung diselesaikan melalui mekanisme partai.

"Ini bukan persoalan takut atau tidak takut, ini hanya persoalan mekanisme yang sudah diatur di AD/ART partai," ujarnya.

Sarmuji juga menilai saat ini Munaslub partai Golkar untuk pergantian kursi ketua umum dirasa belum diperlukan.

"Saat ini dua-duanya belum terjadi, baik partai dalam kondisi terancam dan dalam hal ihwal genting dan memaksa atau hal terjadinya Ad/ART, dua duanya itu belum terjadi. Jadi munaslub agak sulit," ujarnya.

Namun, ia tak menampik apabila dilaksanakan Munaslub dekat-dekat ini asal mengacu mekanisme partai.

"Sesuai AD/ART saja, kita kembalikan ke situ semuanya. Tapi kalau secara AD/ART memenuhi ya jalan, kalau engga ya engga. Jadi kita kemudian tak terombang-ambing mendukung atau menolak," pungkasnya.

Lihat Juga : Babak Baru Prahara Golkar, Idrus Marham Turun Gunung Goyang Airlangga

Ketua DPD Partai Golkar NTT, Melkiadea Laka Lena menyebut wacana Munaslub sudah menjadi isu lima tahunan di partainya menjelang pemilu.

Melki mengaku tak kaget dengan isu Munaslub untuk mencopot Ketua Umum Airlangga Hartarto yang kembali mencuat baru-baru ini. Dia bilang isu Munaslub sudah ada sejak 2004.

"Jadi dinamika ini bukan dinamika baru di partai Golkar, sudah sering lah, lima tahun sekali, pasti kayak ini terjadi, bukan hal baru," kata dia di kompleks parlemen, Rabu (26/7).

Melki mengatakan isu Munaslub hingga kini tak pernah di bicarakan di antara para pimpinan DPD tingkat I sebagai pemegang suara jika Munaslub ingin digelar. Menurut Melki, para pimpinan DPD Golkar saat ini tengah fokus mempersiapkan konsolidasi menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

Oleh karena itu, dia mengaku bingung isu Munaslub malah berkembang di luar partainya. Melki menegaskan pihaknya saat ini masih tegak lurus kepada Airlangga Hartarto sebagai ketua umum yang sah.

Lihat Juga : Drama Airlangga, Terancam Kudeta Golkar hingga Diperiksa Kejagung

Idrus sebelumnya menyerukan agar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar tak takut untuk mengganti ketua umum partai Airlangga Hartarto.

Ia juga meminta kader Golkar untuk menyadari kasus hukum yang menyeret nama Airlangga beberapa waktu terakhir.

"Enggak usah takut DPD I itu kalau ketua umumnya diganti, yang penting ada tidak kesadaran besar untuk melihat ada kasus-kasus yang mengaitkan ketum," ujar Idrus di Hotel Sultan, Kamis (27/7).

Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan.

Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.

Setidaknya terdapat dua penyebab yang dapat dijadikan landasan menggelar Munaslub. Pertama, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Selanjutnya, DPP melanggar AD/ART atau DPP tak dapat melaksanakan amanat Munas yang menyebabkan organisasi tak berjalan sesuai dengan fungsinya.