Anies Sebut Bangku Sekolah Terbatas Jadi Akar Masalah PPDB

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan sengkarut masalah seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih terjadi karena jumlah bangku sekolah yang terbatas.

Anies mengatakan jumlah bangku sekolah dari SD, SMP, SMA/SMK yang tersedia tak sebanding dengan jumlah siswa. Menurutnya, akar masalah ini harus segera diatasi.

Lihat Juga : NasDem: Cawapres Ada di "Kantong Doraemon" Anies, Bisa Berubah

"Saya ingin ajak kita melihat apa sih akar permasalahannya? Sehingga terjadi percakapan-percakapan seperti ini? Akar permasalahannya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama," kata Anies di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7).

Anies juga menjelaskan jumlah bangku setiap jenjang dari SD hingga SMA berbeda-beda. Hal tersebut, menurutnya, menjadi salah satu penyumbang sengkarut PPDB.

"Kita Indonesia harus memastikan jumlah bangku SD kelas 1 sama dengan jumlah bangku SMP kelas 1 sama dengan jumlah bangku SMA dan SMK kelas 1," katanya.

"Kalau jumlah bangkunya sama, Insyaallah persoalan-persoalan seperti ini akan bisa terselesaikan, selama akar masalah itu belum selesai kita akan selalu ketemu dengan problem seperti ini karena isunya adalah bangku yang terbatas," lanjutnya.

Lihat Juga : OB Dispendik Surabaya Tersangka Penipuan Calon Siswa PPDB 2023

Menurut Anies, jumlah sekolah dasar hingga menengah seharusnya mulai ditambah. Ia menilai terobosan sekolah dengan instruksi presiden (inpres) kembali ada.

"Ini saya lihat ke depan kita pernah, kita harus lakukan terobosan kita pernah punya SD impres barangkali ke depan ada SMP impres SMA SMK impres, percepatan pembangunan sumber daya jumlah bangku itu sama kalau jumlah bangku itu sama, maka angka partisipasi juga akan meningkat," jelasnya.

Hingga saat ini, sengkarut masalah PPDB masih dipermasalahkan oleh sejumlah pihak, mulai dari orang tua siswa hingga aktivis pendidikan. Sistem tersebut dianggap bermasalah dan dianggap tidak adil.

Sejumlah kecurangan juga banyak terjadi dalam proses PPDB. Beberapa di antaranya, pemalsuan domisili hingga numpang KK dengan keluarga yang jaraknya dengan sekolah incaran.

Presiden Joko Widodo mengakui permasalahan lapangan terkait PPDB 2023 ada di semua daerah. Dia meminta anak buahnya untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Ia ingin berbagai persoalan itu diselesaikan dengan baik-baik.

"Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten, maupun provinsi, ada semuanya, tetapi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan," kata Jokowi di Kota Bengkulu.

Lihat Juga : Deret Dugaan Kecurangan PPDB: Palsukan Domisili hingga Siswa Fiktif

Sementara itu Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang mengakui banyaknya permasalahan dalam sistem seleksi tersebut, termasuk kecurangan.

Namun demikian, Chatarina menjelaskan sistem PPDB itu dibuat sebagai solusi dari sistem sebelumnya yang juga dianggap bermasalah, yakni sistem rayon.

"Ini baru jalan 7 tahun, sementara yang ingin kita bandingkan sistem PPDB rayon yang sudah 50 tahun lebih. Kita butuh waktu apalagi dalam penerapannya banyak kecurangan," kata Chatarina saat diwawancarai a Kamis (20/7)