Aliansi PRT Gelar Aksi Mogok Makan Tuntut Pengesahan RUU PPRT

Sejumlah aktivis dari aliansi pekerja rumah tangga (PRT) menggelar aksi mogok makan atau berpuasa hari ini, Senin (14/8) di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Aksi dilakukan sebagai bagian dari tuntutan agar DPR dan pemerintah membahas dan mengesahkan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Lihat Juga : Aliansi PRT Ancam Mogok Makan 14 Agustus, Desak Pengesahan RUU PPRT

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sekitar tiga puluh anggota aliansi mengangkat papan bertuliskan bunyi tuntutan agar negara segera melanjutkan pembahasan mengenai RUU PPRT.

Di bawah tenda, terdapat sejumlah piring berisikan barang-barang yang menyimbolkan pekerjaan rumah tangga yang semuanya diserahkan kepada PRT. Ada jam, dot bayi, serbet, sikat, hingga rantai.

Salah satu anggota dari Organisasi Perempuan Mahardika, Jihan, menyebut aksi mogok makan ini akan dilaksanakan setiap hari mulai hari ini dari pukul 10.00-17.00 WIB sampai RUU PPRT disahkan

"Sat ini ada 30 orang. Aksi mogok makan ini dari jam 10.00-17.00 setiap hari sampai RUU PPRT disahkan. Mulai hari ini," kata Jihan.

Aksi tersebut dipilih sebagai simbol atas keprihatinan dan solidaritas kepada para PRT yang menjadi korban penyanderaan dalam kelaparan tak terlihat.

RUU PPRT pertama kali diembuskan tahun 2004, tetapi hingga hari ini tidak kunjung jelas pembahasan dan pengesahannya.

Sejak 2004, RUU PPRT bolak-balik keluar-masuk dari daftar Prolegnas DPR RI. JALA PRT mencatat 1.635 kasus kekerasan terhadap PRT yang berakibat fatal selama 2017-2022. Selain itu, terdapat 2.021 kasus kekerasan fisik dan psikis serta 1.609 kasus kekerasan ekonomi.

Lihat Juga : RUU PPRT Resmi Disahkan Jadi Usul Inisiatif DPR

PRT juga termasuk ke dalam bagian dari korban-korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyatakan total aduan kasus perdagangan yang ditangani SBMI sejak 2012 sampai 2020 adalah 2.597 kasus.

Dari jumlah tersebut, PRT merupakan korban perdagangan orang tertinggi yakni sebesar 58,5 persen (1.519 kasus).