Forkopimda Klaten Saksikan Pidato Kenegaraan Presiden di Sidang HUT RI

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/08).

Sidang tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan tersebut turut didengarkan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah se-Indonesia secara online, termasuk jajaran pemerintah Kabupaten Klaten.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, beserta Wakil Bupati, DPRD Klaten beserta jajarannya dan tamu undangan lainnya hadir di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten untuk menyimak pidato kenegaraan Presiden Jokowi.

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyampaikan rangkaian sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2023. Pembukaan sidang tahunan ini turut dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, pimpinan dan anggota MPR, DPR dan DPD RI.

"Kami selaku pimpinan dan anggota MPR, DPR, DPD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Presiden dan Wakil Presiden RI serta seluruh pimpinan lembaga negara, atas berkenannya hadir memenuhi undangan kami dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD," katanya.

Bupati Klaten tampak hadir di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klaten. (Foto: Arsip Pemkab Klaten)

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti, menambahkan terkait pembangunan infrastruktur pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa. Serta persoalan fundamental yang bermuara kepada dua persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat.

Dirinya menyebut, perubahan global memaksa semua negara untuk semakin memperkokoh kedaulatannya sebagai sebuah negara dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan tidak pasti.

"Tentu kami juga melihat dan merasakan langsung, pembangunan yang telah diupayakan secara cepat oleh pemerintah pusat, khususnya pembangunan infrastruktur, untuk menjawab kesenjangan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa," ujarnya.

"Tetapi kami masih menemukan fakta, persoalan fundamental yang dirasakan oleh masyarakat. Yang bermuara kepada dua persoalan mendasar," imbuh dia.

"Yaitu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, dan kemiskinan struktural yang sulit dientaskan oleh pemerintah daerah. Kami tentu memberi apresiasi, atas upaya pemerintah," papar La Nyalla.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan program prioritas nasional dalam meningkatkan pemahaman ideologi bangsa dengan mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok dalam negara serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.

Dalam mendukung reformasi struktural upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dalam menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Program prioritas nasional upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut di apresiasi, peradilan pengembangan sistem berbasis elektronik serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah," sebutnya.

Mahkamah Konstitusi sudah terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan transparansi dalam proses persidangannya dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan," lanjut dia.

"Komisi Yudisial terus aktif melakukan advokasi pelatihan dan investigasi menjatuhkan sanksi tegas dan aktif yang melanggar untuk menegakkan kehormatan keluhuran martabat dan perilaku hakim," pungkas Jokowi.