Poin-poin Arahan Jokowi soal Penanganan Polusi Udara Jabodetabek

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan sejumlah arahan sebagai upaya penanganan polusi udara di Jabodetabek dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. 

Polusi udara ditambah musim kemarau menjadi momok bagi warga yang beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya dikhawatirkan bisa meningkatkan pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Situs pemantau kualitas udara IQAir memperlihatkan kualitas udara di Jabodetabek, terutama Jakarta dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5.

Pada Selasa (29/8) pada pukul 06.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 167 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5.

Berikut beberapa fakta penanganan polusi udara sesuai arahan Jokowi di Jakarta.

Lihat Juga : Pakar Kritik Water Mist Buat Tekan Polusi: Enggak Akan Berdampak

1. Water mist dari atas gedung

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku mendapat arahan dari Jokowi untuk melakukan penyemprotan uap air (water mist) dari atas gedung-gedung untuk mengurangi polusi udara di wilayah Jakarta.

Water mist diklaim lebih efektif daripada penyemprotan jalanan yang dilakukan beberapa waktu silam.

Sebagai permulaan, Heru akan melakukan water mist terhadap gedung-gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Kantor Wali Kota terlebih dahulu.

Bersamaan dengan itu, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyosialisasikan water mist kepada para pemilik gedung baik swasta maupun Pemerintah Pusat.

2. Bekerja hybrid

Jokowi meminta mempertimbangkan opsi kelonggaran untuk para pekerja bekerja dari rumah (work from home/WFH) dalam penanganan polusi udara di Jabodetabek memburuk.

Ia meminta anak buahnya mengkaji kemungkinan itu. Jokowi menyebut bisa saja para pekerja dirotasi sehingga ada yang bekerja dari rumah dan kantor dalam waktu bersamaan.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working--work from office, work from home," kata Jokowi pada rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/8).

Pemprov DKI Jakarta juga telah menerapkan uji coba kebijakan WFH mulai Senin (21/8) silam yang berlaku bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada wilayah Jabodetabek.

3. Rekayasa cuaca

Jokowi juga memerintahkan rekayasa cuaca di Jabodetabek. Menurut dia, penyebab polusi DKI Jakarta di antaranya kemarau panjang, peningkatan konsentrasi polutan tinggi, pembuangan emisi dari transportasi dan aktivitas industri.

Oleh karena itu, dia memerintahkan penanganan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk jangka pendek, Jokowi ingin intervensi perbaikan kualitas udara.

Pemerintah sebelumnya telah menggunakan opsi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebagai upaya mengurangi polusi udara di kawasan Jabodetabek.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama TNI AU dan BMKG mengungkap sudah melakukan TMC sejak Sabtu (19/8). Ini merupakan pertama kalinya pemerintah menerapkan TMC untuk mengurangi polusi udara di wilayah Jabodetabek.

Lihat Juga : DLH Soal Pemasangan Water Mist: Jakarta Punya 1.300 Gedung Tinggi

4. Pembatasan emisi

Percepatan penerapan pembatasan emisi juga menjadi arahan Jokowi. Hal itu disambut baik oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi.

Dia menyebut Pemprov DKI akan mendorong peralihan penggunaan bahan bakar untuk kendaraan pribadi. Dia ingin kendaraan cc tinggi menggunakan bahan bakar dengan RON 98.

"Misalnya, 2.400 cc itu harus Pertamax Turbo ya kita semua masyarakat harus disiplin terhadap hal itu," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya menyebut tilang uji emisi secara masif bakal digelar mulai 1 September 2023 guna menekan polusi udara di Ibu Kota Negara RI itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya hingga Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait teknis pelaksanaan tilang uji emisi tersebut.

5. Imbau warga naik transportasi massal

Jokowi menyebut solusi jangka menengah yang dia sarankan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta yaitu dengan mengurangi kendaraan berbasis fosil. Dia mengimbau warga untuk lebih memilih kendaraan massal.

"Dalam jangka menengah konsisten menerapkan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan," ujarnya.

Pemerintah juga sebelumnya telah mengimbau ASN se-Jabodetabek tidak menggunakan kendaraan pribadi dan diminta beralih ke transportasi publik.

Instansi-instansi pemerintah diminta mengoptimalkan kendaraan dinas dan jemputan. ASN diarahkan menggunakan kendaraan-kendaraan yang disediakan kantor masing-masing.

Imbauan serupa juga ditujukan ke pegawai swasta. Pemerintah mengajak sektor swasta mengendalikan polusi udara Jakarta.

6. Pengawasan PLTU

Dia juga menitikberatkan pada aksi penanganan perubahan iklim. Jokowi memerintahkan pengawasan sektor industri dan pembangkit listrik di sekitar Jabodetabek.

Hal tersebut juga sempat disoroti oleh LBH Jakarta. Mereka melihat melihat 21 PLTU di Banten turut memengaruhi kualitas udara di Jakarta menjadi buruk.

Sebagai informasi, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), terdapat sekitar 39 PLTU Batubara baru yang akan dibangun dengan kapasitas sebesar 13,8 gigawatt atau 43 persen.

Tidak hanya polusi, penambahan PLTU juga diprediksi akan menghasilkan 83 juta ton emisi karbon per tahun selama 2021-2030 yang berdampak pada peningkatan suhu bumi atau pemanasan global.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi terhadap 11 perusahaan yang melakukan pencemaran udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Menteri Siti Nurbaya Bakar mengatakan beberapa perusahaan yang disanksi adalah perusahaan batu bara, peleburan logam, pabrik kertas, dan pabrik arang.

Ia menyebut sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif. Pemerintah mendorong perusahaan pencemar untuk memperbaiki pengolahan limbah.

7. Elektrifikasi kendaraan bermotor

Jokowi mendorong elektrifikasi armada transportasi publik. Dia ingin kendaraan yang dipakai untuk transportasi publik mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Heru Budi mengatakan Jokowi meminta dirinya menambah armada bus listrik Transjakarta pada 2024 sebagai salah satu cara menekan polusi.

8. Tambah ruang terbuka hijau

Lebih banyak ruang terbuka hijau di Jakarta menjadi salah satu sorotan Jokowi. Pemprov DKI mengaku akan menambah ruang terbuka hijau sesuai arahan Jokowi. Menurutnya, kebijakan itu telah dilaksanakan sejak akhir 2022.

"Dari bulan Oktober sampai sekarang sudah menambah 800 lokasi dan berikutnya adalah kami sudah menanam pohon sebanyak 216 ribu pohon minimal 3 meter," kata Heru selaku Pj Gubernur DKI Jakarta.