Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh masyarakat di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Khazaini KS mengatakan tak ada ganti rugi dari Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada warga yang terancam digusur untuk pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.
Pernyataan ganti rugi itu sebelumnya disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Menurut Khazaini, pernyataan Listyo itu hanya bersumber dari informasi sepihak, yakni BP Batam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kapolri, jangan menerima informasi satu pihak dari BP Batam. Tidak benar kalau ada sosialisasi dan pemberian ganti rugi," kata Khazaini kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/9).
Khazaini menyampaikan hingga saat ini masih ada 16 kampung yang menolak relokasi. Sebab, kata dia, kampung itu sudah berdiri sejak 1834.
"Dari hasil asesmen lapangan kita. Mayoritas masyarakat 16 kampung tua menolak relokasi, karena kampung sudah eksis dari 1834," ujarnya.
Dia pun meminta Kapolri untuk membuka data terkait ganti rugi yang diklaim diberikan kepada warga. Dia juga menyebut selama ini tidak ada sosialisasi terkait hal itu.
"Kalau ada sosialisasi dan ganti rugi, Kapolri minta data lengkap dari BP Batam dan Kapolda," ucapnya.
Dia mengatakan Kapolri seharusnya meminta maaf karena pasukannya telah melakukan tindakan represif terhadap warga yang menolak relokasi.
"Kapolri seharusnya minta maaf karena menyiarkan berita yang tidak jelas sumbernya dan segera menarik pasukan dari Rempang," tutur Khazaini.
Aparat gabungan TNI-Polri bentrok dengan warga yang menolak direlokasi untuk pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kamis (7/9).
 Gas air mata yang ditembakkan polisi saat bentrok dengan warga Rempang, Batam, masuk ke lingkungan sekolah. Belasan anak sekolah terkena gas air mata, Kamis (7/9/2023). (Foto: Arsip Istimewa) |
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) lewat akun Twitternya mengatakan bentrok itu bermula ketika warga menolak pemasangan patok sebagai langkah merelokasi.
Menurut YLBHI, aparat TNI-Polri memaksa masuk ke wilayah warga. Informasi tersebut telah dikonfirmasi Ketua YLBHI Muhammad Isnur.
"Aparat gabungan dari beragam kesatuan dengan mengendarai 60 armada kendaraan sedang berupaya masuk ke Pulau Rempang, Kota Batam Provinsi Riau," tulis YLBHI.
"Kegiatan ini jelas mendapat penolakan dari mayoritas penduduk 16 kampung Melayu Tua karena tujuan pemasangan patok ini merupakan rangkaian kegiatan yang hendak memindahkan warga dari kampungnya," lanjutnya.
Belasan anak sekolah juga terkena gas air mata. Kantor Berita Antara melaporkan beberapa siswa sekolah dibawa ke rumah sakit akibat terkena gas air mata yang terbawa angin. Lokasi anak-anak itu tidak jauh dari titik keributan.
"Ada belasan siswa yang saya tahu dibawa oleh ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Gas air mata itu tadi terbawa angin, karena ribut dekat dari sekolah kami," ujar Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Muhammad Nazib.
Masyarakat pendukung Rempang Eco City
Di lain pihak, seorang warga yang disebut sebagai tokoh masyarakat Melayu di Kepulauan Riau (Kepri), Huzrin Hood, mendukung pengembangan Kawasan Rempang sebagai daerah pertumbuhan ekonomi berkonsep Green and Sustainable City atau kota hijau dan berkelanjutan.
"Pada prinsipnya, masyarakat mendukung program pemerintah itu secara utuh. Mudah-mudahan ini bisa berjalan baik," ujar Huzrin saat menghadiri dialog Pengembangan Rempang oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam di Batam Kepulauan Riau, dikutip Antara, Rabu (6/9).
Tokoh masyarakat Melayu lainnya, Panglima Lang Laut Kepri Suherman mengklaim masyarakat mendukung pengembangan Kawasan Rempang. Dia berharap pemerintah dapat memikirkan nasib masyarakat, termasuk pemenuhan hak-hak warga yang telah turun temurun hidup di kawasan tersebut.
"Saya juga usul agar pemerintah dan PT MEG juga harus menyiapkan koperasi untuk masyarakat," kata dia.
[Gambas:Instagram]
Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saad menjelaskan pengembangan Kawasan Rempang ini akan meningkatkan iklim investasi dan potensi ekonomi Indonesia.
Dia mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi telah mengambil keputusan agar Rempang dijadikan sebagai fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika terbesar di Indonesia.
"Produk dari hilirisasi itu adalah dengan memproduksi energi terbarukan yaitu solar panel yang digunakan untuk menghasilkan listrik dari matahari. Artinya, ada transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ini terbesar di Indonesia," jelasnya.
Dengan nilai investasi sebesar Rp174 triliun oleh PT Xinyi Internasional Investment Limited, Sudirman yakin proyek yang menjadi program strategis nasional tersebut mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja dari masyarakat setempat.
"Ini bakal menjadi kampung nelayan marime city atau kota laut yang maju di Indonesia," kata dia.
Baca halaman berikutnya: BP Batam sediakan lahan relokasi
BP Batam Sediakan Lahan Relokasi Warga Rempang
Gas air mata ditembakkan polisi saat bentrok antara aparat dengan warga pecah di Rempang, Kota Batam, Kamis (7/9/2023). (Foto: Arsip Istimewa)
Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam keterangan terpisah menyatakan berkomitmen menyediakan lahan untuk warga Rempang yang direlokasi untuk pengembangan Kawasan Rempang Eco City.
"Relokasi ke tempat yang baru ini akan kami siapkan. Kami tidak akan pindahkan bapak dan ibu begitu saja," kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi dikutip Antara, Rabu (6/9).
Ia menjelaskan jika hunian baru tersebut belum selesai, maka masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara serta biaya hidup yang juga akan ditanggung setiap bulan.
Adapun biaya hidup selama masa relokasi sementara itu sebesar Rp1.034.636 per orang dalam setiap keluarga.
"Biaya hidup tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya," ujar dia.
Sementara, untuk masyarakat yang memilih untuk tinggal di tempat saudara atau di luar dari hunian sementara yang disediakan, akan diberikan tambahan biaya sewa sebesar Rp1 juta per bulan.
"Jadi itu akan kami berikan sampai hunian baru selesai dibangun," kata Rudi.
Lebih lanjut ia menjelaskan hunian baru yang disiapkan itu berupa rumah tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi.
Hunian tersebut berada di Dapur 3 Si Jantung yang menurutnya sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.
Lokasi hunian baru tersebut akan diberi nama "Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City" dan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju.
"Di Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap dari tingkat SD, SMP hingga SMA, pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial," kata Rudi.
Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah seperti masjid dan gereja, fasilitas tempat pemakaman umum yang tertata dan fasilitas dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.
Pembangunan hunian baru itu, akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Pihaknya menargetkan hunian tahap satu akan selesai pada Agustus 2024.
