Ganjar Muncul di Azan TV, Bawaslu Akan Kirim Surat Imbauan ke Parpol

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menanggapi keberadaan bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di stasiun televisi swasta yang menggunakan frekuensi publik.

Bagja menyebut pihaknya akan mengirim surat imbauan kepada partai politik. Mulanya, Bagja menjelaskan saat ini terkait proses Pemilu dan Pilpres 2024 masih berada pada tahapan sosialisasi.

Tahapan sosialisasi yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 yakni sosialisasi di internal partai. Selain itu, pemasangan alat peraga diperbolehkan selama tidak di kantor pemerintahan, kompleks militer, dan kompleks kepolisian.

"Sosialisasi yang dilakukan di frekuensi publik itu menurut PKPU 15 itu tidak bisa diperkenankan. Itu yang menjadi bahasan kita bersama kemarin di Bawaslu. Sekarang bagaimana kasusnya pertanyaannya, pelanggaran atau tidak? Pertama, pada saat ini PKPU 15 Tahun 2023 dan beserta tahapan yang ada, belum ada bacapres sampai dengan sekarang. Maka treatment yang akan digunakan adalah treatment sesuai dengan beberapa persoalan yang lalu," ujar Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (12/9).

"Kepada partai politik kita akan melakukan surat imbauan bahwa sekarang untuk menahan diri karena tidak ada sosialisasi seharusnya di frekuensi publik, kecuali PKPU-nya berubah," sambung Bagja.

Lihat Juga : PAN soal Video Zulhas Bagi Gocapan: Bukan Politik Uang, Itu Sedekah

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar seluruh peserta pemilu yang akan mencalonkan bacapres menahan diri untuk tidak melakukan sosialisasi melalui frekuensi publik, salah satunya adalah media elektronik. Sebab, kata dia, pendaftaran pilpres belum dibuka KPU.

Bagja juga mengaku Bawaslu tengah menunggu hasil kajian yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait tayangan azan yang menampilkan Ganjar tersebut.

Adapun Bawaslu juga tengah melakukan kajian terkait hal serupa. Menurut Bagja, hasil kajian Bawaslu bakal selesai pada beberapa hari ke depan.

"Jika tidak terjadi pelanggaran, alhamdulillah. Jika terjadi pelanggaran, yang akan melakukan ininya adalah teman-teman komisi penyiaran terhadap lembaga penyiaran publiknya. Itu yang bisa kami sampaikan pada saat ini," tutur dia.

KPU sebelumnya menyebut kasus kemunculan bacapres Ganjar dalam tayangan azan di stasiun televisi swasta merupakan kewenangan KPI.

Lihat Juga : Politikus PDIP Harap Ketum Parpol Mufakat Pilpres 2024 Hanya 2 Paslon

Komisioner KPU RI Idham Holik menjelaskan bahwa saat ini belum ada calon presiden-wakil presiden yang ditetapkan KPU. Pendaftaran baru dibuka pada Oktober mendatang. Masa kampanye pun belum dimulai.

Oleh karena itu, kemunculan Ganjar Pranowo dalam azan di stasiun televisi swasta belum bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye.

"Saat ini belum ada peserta pemilu presiden dan wakil presiden, karena masa pendaftaran bakal capres dan cawapres belum dibuka dan saat ini belum memasuki masa kampanye. Masa kampanye Pemilu serentak 2024 baru dimulai pada tanggal 28 November," ucap Idham di Makassar, Senin (11/9).

Meski demikian, Idham yakin Pemilu 2024 mendatang akan berjalan dengan situasi kondusif dan harmonis ketimbang Pemilu 2019 lalu.

Idham mengatakan semua pihak juga bertanggung jawab untuk menjaga agar suasana tetap kondusif.

Lihat Juga : ANALISIS Rempang, Gas Air Mata dan Cerita Konflik Agraria yang Terulang Kembali