Bawaslu Bakal Cek Video TikTok 'PAN Pan Pan Bagi-bagi Gocapan'

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bakal mengecek video Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas membagi-bagikan uang kepada sejumlah warga yang diunggah di akun media sosial TikTok PAN.

"Nanti kita lihat, kan baru aja masuk videonya," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

"Harus dicek dulu, kan ini kasus. Kayak kasus azan juga kan kita anggap sebagai perkara kan, case-nya seperti apa kan harus dicek. Menurut aturannya, videonya seperti apa," kata Bagja.

Lihat Juga : 3 Eks Kader PSI Masuk PAN, Tsamara Cerita Peran Zulhas & Erick Thohir

Sebelumnya, Akun TikTok PAN @amanat_nasional mengunggah video Zulhas membagi-bagikan uang kepada sejumlah warga termasuk nelayan.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membantah itu adalah politik uang, dan menjelaskan Zulhas memiliki kebiasaan untuk bersedekah pada suatu acara atau kesempatan apapun.

Viva mengatakan apa yang dilakukan Zulhas sebagai politik uang lantaran tak ada ajakan untuk memilih PAN.

"Itu kebiasaan Bang Zul untuk bersedekah, di mana pun dan di acara apapun. Itu bukan politik uang. Itu sedekah uang. Tidak ada ajakan untuk memilih atau mencoblos PAN," kata Viva kepada CNNIndonesia.com, Selasa petang.

Dia juga menjelaskan Zulhas memiliki kebiasaan untuk turun melihat kondisi masyarakat di lapangan. Ketika turun lapangan, lanjutnya, Zulhas yang juga Menteri Perdagangan ini selalu membeli barang-barang yang diperjualbelikan oleh masyarakat.

Viva menilai sikap bersedekah kepada warga kecil yang dilakukan Zulhas tersebut bisa membantu warga kecil.

"Bahkan dalam kebiasaan Bang Zul, setiap kali ke masjid atau sedang olahraga lari, selalu memberi uang untuk sedekah. Sedekah kan baik, bisa membantu rakyat. Yang tidak baik itu punya uang tapi tidak bersedekah," kata Viva.

Lihat Juga : KPK Respons Video PAN Bagi-bagi Gocapan, Waketum Bantah Politik Uang

Sorotan KPK.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengingatkan kembali soal program kampanye lembaga antirasuah yang bertajuk 'Hajar Serangan Fajar'. Program itu, kata Ali, telah dideklarasikan KPK bersama perwakilan partai politik serta KPU dan Bawaslu beberapa waktu lalu.

"Dari awal KPK juga sudah mengampanyekan terkait dengan Hajar Serangan Fajar, maknanya ya siapa pun kemudian dalam proses-proses demokrasi ini harus dilakukan dengan antikorupsi," ujar Ali menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/9).

PAN mendapatkan nomor urut 12 dalam Pemilu 2024. PAN telah memutuskan berkoalisi dengan Gerindra, Golkar, PBB dan Partai Gelora untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Lihat Juga : PAN soal Video Zulhas Bagi Gocapan: Bukan Politik Uang, Itu Sedekah