Saksi Ungkap Duit Dana Taktis Rafael Alun sebagai Konsultan Pajak

Mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo disebut mendapatkan dana taktis perusahaan konsultan pajak karena membawa banyak klien besar.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mendalami hal tersebut kepada mantan Direktur Utama PT Artha Mega Ekadhana (ARME) Ujeng Arsatoko.

Menurut KPK, PT ARME menjadi perusahaan yang dipakai Rafael untuk menerima gratifikasi terkait perpajakan.

"Terkait dana taktis saudara tahu?" tanya jaksa KPK dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (27/9).

"Dana taktis itu sebenarnya dana operasional Pak Alun," terang Ujeng.

"Untuk apa?" tanya jaksa lagi.

"Saya enggak tahu. Biasanya minta dana operasional, jadi kita sebut dana taktis," jelas Ujeng.

"Ada direktur lain yang minta dana taktis itu?" lanjut jaksa.

"Tidak," jawab Ujeng.

Ujeng mengatakan pihak perusahaan tidak pernah menanyakan pertanggungjawaban dari dana taktis yang dinikmati Rafael.

"Pernah ditanyakan juga ini kebutuhannya untuk apa?" tanya jaksa.

"Saya tidak pernah tanya karena Pak Alun banyak membawa klien yang besar. Menurut saya, kalau dia minta dana operasional ya kita percaya saja," tutur Ujeng.

"Pertanggungjawaban di perusahaan terkait penggunaan dana taktis itu?" gali jaksa.

"Pertanggungjawaban dari Pak Alun tidak ada," tandasnya.

Ujeng bersama dengan Direktur Keuangan PT ARME periode 2003-November 2005 Rani Anindita Tranggani dihadirkan tim jaksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Rafael hari ini, Rabu (27/9). Rani menjelaskan Rafael banyak membantu mencari klien selama operasional PT ARME.

"Ada yang dari Pak Alun, kemudian ada dari pegawai Wijayanto Nugroho juga," terang Rani yang kini bekerja di KPK saat ditanya jaksa bagaimana PT ARME mendapatkan klien.

Rafael bersama istrinya Ernie Meike Torondek didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar terkait perpajakan serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kurun waktu 2003-2010 dan 2011-2023.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ujeng, besaran dana taktis yang diterima Rafael sekitar Rp5,2 miliar. BAP itu memuat dugaan kamuflase yang dilakukan Rafael lewat PT ARME. Perusahaan tersebut sengaja dipinjam nama oleh pihak lain untuk pengurusan pendampingan wajib pajak.

"Dapat saya jelaskan bahwa PT ARME dipinjam bendera oleh Rafael dan saya sebagai Dirut hanya memikirkan bagaimana PT ARME juga memperoleh bagian pendapatan setidaknya Rp100 juta dari peminjaman bendera, sehingga waktu itu dibuat skenario tersebut oleh FX Wijayanto dan Rafael. PT ARME hanya dipinjam bendera saja oleh terdakwa? Bagaimana?" ujar jaksa membacakan BAP Ujeng.

"Ada satu klien waktu itu cuma meminjam bendera saja. Ada satu versi, ada pihak di luar PT ARME dia punya klien tapi enggak punya perusahaan. Kemudian dia pinjam bendera, pinjam PT untuk melakukan jasa perpajakan," jelas Ujeng.

Selanjutnya, jaksa KPK membacakan keterangan perihal dana taktis senilai Rp5,2 miliar.

"Saudara menerangkan terkait dana taktis tadi. Dana taktis yang dititipkan Rp5 miliar 200 (juta) sekian itu adalah semacam dana yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo yang seolah-olah dimiliki PT ARME. Namun, sebenarnya yang punya dana tersebut adalah Rafael karena memang posisi ARME hanya dipinjam benderanya saja sehingga semua yang mengatur saudara Rafael," kata jaksa.

"Yang menjadi perhatian saya waktu itu hanya masalah pajak saja. Di sana saya sampaikan pajak harus benar-benar dibayarkan karena apabila tidak dibayarkan akan ditagih orang pajak di kemudian hari. Maksudnya ini pajak ARME?" lanjut jaksa.

"Pajaknya PT ARME," jawab Ujeng.

"Berarti dari dana taktis tadi yang dititipkan Rp5,2 (miliar) itu seluruhnya ke terdakwa?" tanya jaksa.

"Iya," tandasnya.