Sinyal Kuat Jokowi Vis-a-vis Megawati di Pilpres 2024

Gelagat Presiden Joko Widodo berbeda dukungan dengan partainya, PDIP, di Pilpres 2024 kian menguat seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan terkait syarat capres-cawapres bisa dari unsur kepala daerah.

Putusan itu dinilai membuka pintu bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Dua partai Koalisi Indonesia Maju (KIM), Partai Gerindra dan Golkar telah membuka pintu bagi Gibran.

Lihat Juga : Andi Arief Singgung Perseteruan Jokowi-Megawati, Usul Ganjar Cawapres

Teranyar, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono bahkan menyebut cawapres Prabowo akan berasal dari partainya. Jika sosok tersebut saat ini bukan kader Golkar, maka dia akan di-Golkar-kan terlebih dahulu.

"Saya mendengar ada komitmen bahwa slot untuk cawapres KIM dari Partai Golkar, kalaupun bukan dari Golkar, akan 'di-Golkar-kan' dulu. Bisa melalui AMPI atau ormas hasta karya lainnya," kata Agung dalam keterangannya, Selasa (17/10).

Selain putusan MK, sejumlah pengamat menyebut sinyal dukungan Jokowi juga terbaca dari kehadirannya di Rakernas relawan Projo pada Sabtu (14/10). Pada kesempatan itu, Jokowi bersama Gibran hadir walaupun hanya sebentar.

Usai rakernas itu, Projo langsung mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024.

Jokowi Main Banyak Kaki

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif'an meyakini Jokowi tak bakal berani menunjukkan perang terbuka dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Jokowi masih akan bermain dua kaki terhadap dua bakal capres dari koalisi pemerintah, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Meski di sisi lain, kata Ali, sinyal perang terbuka itu sudah terlihat dari putusan MK yang mengabulkan gugatan syarat capres-cawapres dari unsur kepala daerah.

"Dugaan saya Jokowi akan tetap bermain banyak kaki. Jadi sebagai presiden dia akan mendukung siapapun yang mencalonkan diri, wabil khusus dia akan mendukung bagi capres-cawapres yang punya program melanjutkan legacy dia," kata Ali saat dihubungi, Selasa (17/10).

Lihat Juga : Hakim MK Beberkan Janggal Putusan Syarat Cawapres, Sentil Anwar Usman

Berbeda, Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo meyakini arah dukungan Presiden di Pilpres 2024 saat ini sudah terang benderang. Menurut Rio, kehadiran Jokowi dan Gibran di acara Rakernas Projo mengirim sinyal kuat keduanya sudah berpisah dengan PDIP.

Pasalnya, kata Rio, selain sebagai Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiade yang bertanggung jawab atas acara tersebut juga merupakan menteri Jokowi. Sehingga, dia tak akan menggelar dan mengumumkan dukungan kepada Prabowo tanpa restu presiden.

"No doubt about that. Seperti adagium lama mengatakan, war is the end of peace. Komunikasi tersumbat, dialog buntu. Maka terjadilah perpisahan politik antara presiden dan partainya," kata dia saat dihubungi, Selasa (17/10).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan calon presiden Ganjar Pranowo saat pembukaan Rakernas lV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

7 Karpet Merah PDIP untuk Keluarga Jokowi

Rio memahami bahwa sulit membayangkan Jokowi bakal berpisah dengan PDIP. Apalagi, Jokowi dan keluarganya telah tujuh kali mendapat keistimewaan maju dalam kontestasi pemilu.

Jokowi dua kali maju di Pilwalkot Solo, satu kali di Pilkada DKI, dan dua kali sebagai presiden. Sisanya, Gibran maju meneruskan Jokowi di Solo, dan menantunya Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan.

"Tujuh kali karpet merah untuk keluarga Jokowi disiapkan oleh PDIP. Kalau hanya melihat fakta politik itu, harusnya sih tidak berani [Jokowi melawan Megawati]," ucap Rio.

Namun, melihat sejumlah fakta lain yang masif terungkap belakangan, Rio menilai vis-a-vis Megawati dengan Jokowi bukan sesuatu yang mustahil. Terutama setelah putusan MK pada Senin (15/10) yang mengabulkan syarat capres-cawapres bisa dari unsur kepala daerah.

Lihat Juga : Yusril Anggap Putusan MK Cacat: Mengandung Penyelundupan Hukum

Baca halaman berikutnya...

Langkah Jokowi berhadapan dengan Megawati dinilai tidak etis terhadap partainya setelah kemewahan yang sudah ia terima dari PDIP.

"Meskipun secara etis itu akan mengganggu logika berpikir kita. Karena kemewahan tadi yang sudah didapat Jokowi yang diberikan PDIP selama ini," kata Rio.

Lihat Juga : Basarah Ungkap Suasana PDIP soal Arah Dukungan Jokowi di Pilpres

"Tapi dalam konteks hari ini, sulit untuk tidak mengatakan Jokowi itu takut melawan Mega. Berdasarkan analisis saya, dengan dasar peristiwa belakangan ini, Jokowi akan berani," imbuhnya.

Menerka Untung Buntung

Rio juga tak menutup fakta bahwa arah dukungan Presiden di Pilpres 2024 akan sangat berpengaruh pada elektabilitas PDIP. Dia mencatat angka pendukung Jokowi di internal PDIP mencapai 20-30 persen.

Bahkan di survei terakhir, kata dia, angkanya terus naik. Dia menilai PDIP harus segera menyiapkan langkah jika skenario dukungan Jokowi ke partai lain terjadi di Pilpres 2024.

"Karena itu sangat berdampak dan bisa mengancam elektabiltas PDIP jika Jokowi bertarung lawan Megawati," kata dia.

Hasil serupa juga disampaikan Ali. Dia menyebut elektabilitas Jokowi sangat berpengaruh pada perolehan suara PDIP dalam dua Pilpres 2024. Namun, Ali menyebut faktor itu tetap bisa dikendalikan.

Lihat Juga : PDIP: Kader Membelot Tak Dukung Ganjar di Pilpres 2024 Akan Dipecat

Menurut dia, PDIP harus segera mengambil sikap di tengah sinyal perseteruannya dengan Jokowi. Sikap itu menurut dia akan sangat menentukan elektabilitas mereka menjelang Pilpres.

"Tapi juga harus hati-hati kalau misalnya posisi PDIP bisa mengkapitalisasi bahwa dia dizalimi, dikhianati, itu juga bisa mendapat sentimen positif dari publik," ujar Ali.

"Jadi tetap saja potensi PDIP bisa reborn atau stabil itu tergantung menyikapi keputusan Jokowi apakah hengkang atau dua kaki," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah mengingatkan kepada seluruh kader di daerah. Mereka yang tak mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 akan terkena sanksi pemecatan.

"Dipersilakan untuk mundur atau menerima sanksi pemecatan jika ada yang membelot dengan mendukung calon lain," kata Hasto dalam keterangannya saat membuka Rakerda III DPD PDIP Provinsi Jambi, Sabtu (29/7).