Hasto PDIP Nilai Anwar Usman Sebaiknya Mundur dari Hakim MK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan seharusnya Anwar Usman mundur dari hakim Mahkamah Konstitusi (MK) seperti yang dikehendaki sejumlah pihak.

Sejauh ini, Anwar Usman sudah dicopot dari jabatan hakim ketua MK usai dinyatakan melakukan pelanggaran etik. Akan tetapi, dia masih menjabat sebagai hakim.

"Suara-suara rakyat itu seharusnya didengarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin ketika melanggar etika," kata Hasto di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (9/11).

"Apalagi terbukti ada conflict of interest, dan ini sangat membahayakan demokrasi bangsa, maka selayaknya kalau mundur," imbuhnya.

Hasto mengingatkan bahwa MK merupakan benteng akhir konstitusi dan demokrasi. Oleh sebab itu, Hakim Konstitusi menurutnya harus bebas dari konflik kepentingan.

Terkait putusan MKMK, Hasto juga menyinggung keabsahan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang telah didaftarkan sebagai bakal calon presiden-wakil presiden ke KPU.

"Itu sama sekali tidak dibenarkan dan ini menyentuh persoalan terkait dengan bagaimana keabsahan dari pasangan pak Prabowo dan Gibran," ujarnya.

MK menjadi sorotan publik usai mengabulkan gugatan uji materi terhadap pasal mengenai syarat capres-cawapres menjadi minimal 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah di tingkat kota/kabupaten atau provinsi.

Putusan MK itu menuai polemik karena dianggap memuluskan jalan bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Setelah itu, Koalisi Indonesia Maju mendaftarkan Prabowo-Gibran ke KPU pada 25 Oktober. Mereka sudah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan oleh RSPAD Jakarta.

Terbaru, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam perkara uji materi terkait syarat capres cawapres dari unsur kepala daerah.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan Anwar terbukti membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan perkara nomor: 90/PUU-XXI/2023. Anwar kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Kimi, Hakim Suhartoyo terpilih jadi Ketua MK pengganti Anwar Usman. Rapat pemilihan Ketua MK digelar tertutup di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).