DPR Akan Dalami Isu Pemilu dan Papua ke Calon Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi mengatakan pihaknya bakal mendalami masalah Pemilu 2024 hingga persoalan Papua dalam fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (13/11).

"Bagaimana kesiapan dalam menghadapi pemilu dan tentu prioritas utama penanganan masalah di Papua, masalah keamanan di Papua," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/11).

Lihat Juga : KSAD Agus Sebut Berkas Kelengkapan Jadi Panglima Sudah Dikirim ke DPR

Terkait Papua, Bobby mengatakan pendalaman berkaitan dengan pemenuhan personel TNI di daerah otonom baru (DOB). Menurutnya, wilayah administrasi baru tentu memerlukan organisasi militer yang dapat menaungi kebutuhan di wilayah tersebut.

"Kalau dulu kan ada Kodam, Kodam itu membawahi berapa, nah ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim-Kodim baru atau bagaimana formasinya, karena kan ada yang namanya wilayah administrasi baru, tentu ini memerlukan organisasi militer yang bisa naungi kebutuhan tersebut," katanya.

DPR menjadwalkan fit and proper test dilakukan pada Senin (13/11) pagi. Setelahnya, akan dilakukan verifikasi faktual ke kediaman Agus. Sementara hari ini, DPR memverifikasi berkas-berkas terkait pencalonan Agus.

Sejumlah dokumen Agus yang diperiksa di antaranya daftar riwayat hidup, NPWP, KTP, Kartu Keluarga, LHKPN 2022, SPT Pajak 2022, dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

"Kita agendakan hari Senin acaranya (fit and proper test) dan setelah itu kita akan rapat internal dan setelah diputuskan pada pukul 17.00 akan dilakukan verifikasi faktual ke rumah yang bersangkutan di daerah Cilangkap," kata Bobby.

Lihat Juga : DPR Verifikasi Berkas Calon Panglima TNI Agus Subiyanto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Agus menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada Rabu (27/10) menggantikan Dudung yang bakal pensiun.

Tak lama setelahnya, Jokowi mengusulkan Agus sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang juga bakal pensiun. DPR telah menerima surat presiden (surpres) yang berisi nama Agus.