Fit and Proper Test Panglima TNI Singgung Isu Papua hingga LCS

Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyinggung isu Papua hingga Laut China Selatan saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR RI, Senin (13/11).

Menurut Agus, untuk mengatasi konflik vertikal di Papua, pendekatan smart power yang merupakan kombinasi antara hard power, soft power, dan diplomasi militer mutlak dilakukan.

Ia menjelaskan pendekatan hard power dilakukan melalui siaga tempur dalam menghadapi kombatan untuk penegakan hukum.

"Soft power dengan mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Pendekatan soft power tersebut dilakukan secara bersama-sama bersinergi antara TNI dengan semua kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan terkait," kata Agus.

Lihat Juga : Agus Subiyanto di DPR: Jika Ingin Damai, Bersiaplah Perang

Sementara diplomasi militer, lanjut Agus, dilakukan dengan menginisiasi kegiatan latihan bersama, patroli terkoordinasi, atau pertukaran personel TNI dengan negara-negara di kawasan.

"Diplomasi militer ini bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal antarprajurit serta menciptakan persamaan pandangan tentang pendekatan dalam menyelesaikan masalah di Papua," katanya.

Terkait potensi konflik di Laut China Selatan, menurut Agus, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan kapabilitas satuan TNI terintegrasi di wilayah Natuna.

"Karena satuan tersebut memiliki peran vital untuk menciptakan deterrent effect sekaligus sebagai mata dan telinga bagi sistem peringatan dini kita atau early warning system," katanya.

Lihat Juga : Kapolri-Panglima Disambut Teriak 'Netralitas' Kapolres & Dandim Jateng

Rangkaian uji kelayakan dibuka dengan pemaparan visi misi Agus selama kurang lebih 20 menit. Lalu, dilanjutkan dengan pendalaman oleh Komisi I DPR secara tertutup. Kemudian dilanjutkan rapat terbatas dan penetapan.

Komisi I pun secara resmi telah menyepakati Agus sebagai Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono.