PDIP Beberkan 6 Poin Netralitas TNI ala Agus Subiyanto di Pilpres 2024

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP TB Hasanuddin mengungkap enam poin netralitas TNI di Pemilu 2024 yang dipaparkan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Menurut Hasan, janji netralitas TNI itu Agus sampaikan dalam proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR, Senin (13/11) yang digelar secara tertutup. Hasan mengatakan komitmen netralitas itu disampaikan Agus merespons pertanyaannya.

Lihat Juga : TNI AD Bantah Narasi Goenawan Mohamad soal Foto Perwira dengan Gibran

"Jadi saya tanya begini, netralitas TNI seperti apa sih, Anda mengatakan kami akan netral, aplikasinya seperti apa? Konsepnya seperti apa? Dia menyampaikan enam poin," ucap Hasan di kompleks parlemen.

Pertama, kata Hasan, Agus menyatakan akan menekankan aspek yuridis terkait netralitas TNI. Merujuk UU TNI dan UU Pemilu, TNI dilarang terlibat politik praktis.

Kedua, Agus berjanji akan memberi ancaman baik berupa sanksi disiplin maupun pidana kepada setiap prajurit yang tidak netral. Ketiga, Agus juga berjanji mengawasi dan menginstruksikan setiap Pangdam untuk netral. Nantinya, arahan netralitas tersebut akan dibuat dalam buku saku untuk dipedomani.

Lihat Juga : Fit & Proper Test, Agus Janji Ingatkan Prajurit TNI Tidak Arogan

Keempat, TNI juga akan membuat hotline pengaduan masyarakat. Kelima, melakukan sosialisasi kepada semua prajurit. Keenam, Agus juga akan melakukan monitor secara langsung.

Berdasarkan pemaparan Agus itu, Hasan mengatakan pihaknya merasa puas. Hanya saja, pihaknya akan terus mengawasi implementasi di lapangan.

Komisi I DPR telah menyepakati Agus sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Namanya telah disepakati usai dua jam fit and proper test di Komisi I DPR.

Sementara, isu netralitas TNI menguat seiring tahapan Pemilu dan Pilpres 2024. Apalagi, Agus juga dikenal sebagai orang dekat presiden saat dirinya menjabat sebagai Kodim Surakarta mengawal Jokowi sebagai Wali Kota kala itu.

Lihat Juga : Fraksi PDIP Usul Bentuk Panja Netralitas TNI, Golkar Minta Bukti Dulu