PDIP Ungkap Cuma 5 Fraksi DPR yang Tekan Netralitas TNI di Pemilu 2024
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengungkapkan peta dukungan fraksi-fraksi di Komisinya terkait netralitas TNI di Pemilu dan Pilpres 2024.
Hasan menyebut dari total sembilan fraksi, hanya lima fraksi yang sempat mendalami isu netralitas TNI dalam proses fit and proper test kepada calon Panglima Jenderal Agus Subiyanto, Senin (13/11). Lima fraksi itu yakni PDIP, PPP, NasDem, PKS, dan PKB.
Sementara, empat fraksi sisanya, Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, dan Gerindra mendalami isu lain.
"Saya bisa melihat dan membaca peta kelompok-kelompok yang menekankan dan meminta agar Panglima TNI itu netral dan tidak berpolitik praktis adalah PDIP, PKB, kemudian NasDem. Kemudian PKS, kemudian PPP," kata Hasan di kompleks parlemen, Senin (13/11).
"Kemudian yang lain ya berbicara soal alutsista, berbicara soal kesejahteraan prajurit, sehingga orang awam pun, seperti saya sudah bisa membuat kesimpulan, oh ini ada petanya seperti ini. Kira-kira begitu lah," imbuhnya.
Politikus PDIP itu mengaku sempat mendalami janji serta visi misi Agus yang mengaku akan netral pada pemilu mendatang. Dia pun meminta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menjabarkan soal langkah konkret yang akan dia lakukan.
Menurut Hasan, langkah konkret itu harus disampaikan Agus agar pihaknya bisa melakukan pengawasan.
"Lalu saya harus mencatat karena ini menjadi bahan nanti kami untuk mengontrolnya. Saya kejar besok-besok. Buat amunisi," kata Hasan.
Di hadapan peserta rapat Komisi I DPR, Agus pun menjabarkan enam langkah konkret yang akan ia lakukan untuk menjaga netralitas TNI di Pemilu mendatang. Pertama, ungkap Hasan, Agus mengaku akan menekankan aspek yuridis terkait netralitas TNI. Merujuk UU TNI dan UU Pemilu, TNI dilarang tegas untuk terlibat politik praktis.
Kedua, Agus berjanji akan memberi ancaman baik berupa sanksi disiplin maupun pidana kepada setiap prajurit yang tidak netral. Ketiga, Agus menurut Hasan juga berjanji mengawasi dan menginstruksikan setiap Pangdam untuk netral. Nantinya, arahan netralitas tersebut akan dibuat dalam buku saku.
Keempat, TNI juga akan membuat hotline pengaduan masyarakat. Kelima, melakukan sosialisasi kepada semua prajurit. Keenam, Agus juga akan melakukan monitor secara langsung.
Sementara, isu netralitas TNI menguat seiring tahapan Pemilu dan Pilpres 2024. Apalagi, Agus juga dikenal sebagai orang dekat presiden saat dirinya menjabat sebagai Kodim Surakarta mengawal Jokowi sebagai Wali Kota kala itu.
Menanggapi pernyataan Hasan, anggota Komisi I DPR, Dave Laksono mengaku pihaknya yakin Agus akan netral. Sebab, menurut Dave, Agus telah menyampaikan hal itu lewat visi misinya.
Kami sudah diyakinkan pada saat pemaparan bahwa TNI akan tetap netral dan tidak akan condong ke pihak manapun. Dan kami pun juga menanyakan adakah langkah-langkah yang beliau akan ambil demo menjaga ke-netral-an TNI," kata Dave.
CNNIndonesia.com telah menghubungi anggota fraksi Gerindra, PAN, dan Demokrat di Komisi I DPR. Namun, hingga berita ini ditulis, mereka tak merespons.