Jalur Neraka, Truk Tambang dan Janji-janji Palsu di Parung Panjang

Hari ini, sebagian warga Parung Panjang masih saja berhadapan dengan maut.

Pengendara sepeda motor seringkali menyelinap di antara dua truk tronton. Pengemudi yang terjerembab karena lubang jalan yang menganga. Truk-truk raksasa bandel tak memakai penutup saat mengangkut bongkahan batu besar. Atau butiran debu yang berhamburan ketika mereka melintasi jalan.

Bagaimana pula janji Ridwan Kamil?

Dia menegaskan proses peletakan batu pertama jalur tambang dimulai pada Desember 2022 dan nantinya berbentuk tol berbayar sepanjang 13-15 kilometer. Kang Emil, demikian dia disapa, menjanjikan jalan selesai pada 2023 sehingga tak ada lagi masalah antara truk dan kendaraan pribadi.

"Jika selesai, Insya Allah tak ada lagi konflik antar kendaraan umum/pribadi dengan truk-truk batu," kata dia dalam Instagram pada September 2022.

[Gambas:Instagram]

Namun setahun kemudian, Kang Emil resmi berhenti jadi gubernur Jawa Barat dan digantikan oleh pejabat sementara, Bey Machmuddin. Pada 17 November 2023 atau tepat tiga hari setelah kecelakaan maut enam kendaraan beruntun di Parung Panjang, Emil diumumkan menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk wilayah Jawa Barat.

Posisi Kang Emil mungkin terus menjulang seiring dengan perjalanan Pilpres 2024, tapi belum tentu bagi nasib warga Parung Panjang. Hingga hari ini, jalur khusus tambang tak jua selesai seperti yang ditegaskan setahun sebelumnya. Atau seperti janji lima tahun lalu, oleh mantan Bupati Bogor Ade Yasin yang kini masih meringkuk di penjara.

Sementara itu Kementerian PUPR pun angkat tangan.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menyebut jalan rusak yang dimaksud merupakan jalan provinsi sehingga jadi kewenangan pemerintah daerah.

"Itu kan memang banyak kecelakaan, kita juga monitor dari media. Tapi kan secara kewenangan kita nggak bisa masuk ke situ," kata Endra di kompleks DPR RI, Senin lalu.

Ia menyarankan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten terkait segera menyelesaikan persoalan jalan khusus tambang itu, kemudian mengusulkannya kepada PUPR untuk ditangani dengan Inpres Jalan Daerah (IJD).

Di Parung Panjang, motor harus berebut jalan dengan truk-truk tambang. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Data resmi mencatat proses jalur khusus tambang senilai Rp600 miliar itu baru memasuki pembebasan lahan sebesar 90 persen. Jalan itu diproyeksikan akan melayani sedikitnya 3.340 truk yang kini bolak-balik di kawasan Parung Panjang.

Namun tampaknya proyek itu masih jauh dari kata selesai.

Skema pembiayaan dari konsorsium pengusaha tambang masih maju mundur. Belum lagi proses konstruksi jalan dan jembatan Segmen I; lahan segmen I, konstruksi jalan Segmen II, lahan segmen II, overpass, interchange dan kebutuhan lahan lainnya hingga Segmen IV. Tak lupa, biaya pemeliharaan dan operasional juga masuk hitungan.

Senin 20 November ratusan warga demonstrasi di depan Kantor Kecamatan Parung Panjang.

"Tuntutan kita satu," teriak salah satu orator. "Tuntutan jalur tambang."

"Jalur tambang harga mati."

"Takbirrr!"

Aksi itu akhirnya menghasilkan tiga poin kesepakatan. Ini terdiri dari waktu operasional truk jam 22.00-05.00 WIB dengan penjagaan portal 24 jam; perbaikan jalan yang rusak; dan terakhir adalah pelaksanaan janji membangun jalur khusus tambang.

Namun sepertinya, kompromi tinggal kompromi. Pada Senin siang selepas demo bubar, antrean truk 'Transformer' tetap mengular di pinggir jalan. Satu demi satu mesin mereka mulai menderu, melintas di Parung Panjang seolah tak terjadi apa-apa.

Dan Radhitya Alvaro pun masih mengenang malam pertengahan November lalu sebagai malam yang menakutkan.

Dia juga mengingat-ingat macam tak ada perubahan penting di Parung Panjang sejak tabrakan beruntun itu menimpa dirinya. Truk-truk bebas berkeliaran pagi dan siang. Jalan rusak dan lobang menganga dibiarkan. Kecelakaan pun mengintai bak malaikat pencabut nyawa.

"Pemerintah," kata Radhitya pendek,"Hanya janji palsu."