Saling Sentil Main Curang saat Bawaslu Tak Bertaji di Pemilu 2024

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul juga mengamini netralitas merupakan hal yang sangat penting untuk dipedomani para perangkat negara. Apalagi mereka juga sudah hidup dengan aturan itu dalam waktu yang lama.

Apalagi di kemudian hari mereka dituding tidak netral, maka menjadi sebuah keharusan juga menurut Adib agar para perangkat negara itu memberikan bukti kepada publik yang saat ini berperan juga sebagai pengawas. Dengan demikian, masyarakat mampu memberikan penilaian secara adil.

Lihat Juga : Ganjar soal Bukti Dugaan Kecurangan Pemilu: Tim Sedang Bekerja

"Memang betul harus dibuktikan dugaan kecurangan itu oleh pemerintah, misalnya. Tetapi mau dibuktikan segala macam, jangan lupa, sekarang kan pertarungan politik itu ada pada pertarungan persepsi," kata Adib kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/11) malam.

Adib lantas menilai saling tuding kecurangan yang dipertontonkan kepada masyarakat saat ini menurutnya merupakan permainan dan senjata para aktor politik itu sendiri. Jargon politik riang gembira dengan adu gagasan itu menurutnya malah jadi bertolak belakang.

Para aktor politik, lanjut Adib, saling tuding menuding soal kecurangan. Kondisi itu menurutnya tidak baik untuk pembelajaran politik dan demokrasi kepada masyarakat, pun termasuk mendegradasi Pemilu itu sendiri.

"Makanya saya katakan bahwa inilah yang merusak demokrasi. Yang merusak pemilu sebenarnya dari aktor-aktor politik itu sendiri," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Adib tidak sepakat dengan para dewan yang mengusulkan dibentuknya Panja netralitas di sejumlah sektor perangkat negara. Menurutnya, hal tersebut malah bisa menjadi senjata bagi pihak tertentu untuk melemahkan lawan politiknya.

Lihat Juga : Anies Heran Narasi Kecurangan Ramai Jelang Pemilu 2024

Di sisi lain, Adib juga melihat Bawaslu kurang berperan dalam kondisi seperti ini. Ia tidak melihat ketegasan pengawas pemilu itu untuk menengahi sejumlah 'pertempuran' atau adu kecurangan antar-paslon.

Kecurangan dalam kontestasi politik menurutnya bukan hal yang baru di Indonesia. Kendati demikian, sudah seharusnya para penyelenggara pemilu berbenah agar tidak ada lagi kecurangan dalam gelaran pesta demokrasi rakyat itu.

"Saya belum melihat taji Bawaslu. Salah satu wasit yang harus kita dorong untuk selalu kredibel ya Bawaslu, jadi harus betul-betul adil dan netral. Tapi melihat sampai hari ini pertempuran sudah cukup panas, tapi kita masih belum melihat soal itu, soal ketegasan Bawaslu," kata Adib.

Adib juga menegaskan ketimbang hasil Pemilu 2024 nantinya ramai dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi, maka sudah seharusnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dan Bawaslu sebagai wasitnya bekerja semaksimal mungkin dan tetap menanamkan independensi dalam bekerja.

"Istilahnya wasit ya memang harus tegas. Apalagi anggaran yang digelontorkan kan banyak juga," imbuhnya.