Anies Singgung Netralitas dan Pakta Integritas Pemenangan Capres

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan mengatakan banyaknya pembicaraan soal pentingnya netralitas mencerminkan adanya kekhawatiran di masyarakat soal kecurangan di Pemilu 2024.

Ia menyebut dalam pemilu-pemilu sebelumnya, tidak ada keramaian pembahasan soal pentingnya netralitas.

"Kali ini ada begitu banyak yang menyuarakan tentang pentingnya kejujuran, pentingnya netralitas. Kekhawatiran soal kecurangan, sesuatu yang di dalam pemilu-pemilu dulu tidak muncul, artinya ada kekhawatiran," kata Anies di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (27/11).

Ia mengatakan kekhawatiran itu harus dijawab bukan dengan tanda tangan dalam komitmen netralitas, namun dengan pelaksanaan pemilu yang menjunjung integritas.

"Harus dijawab bukan dengan komitmen yang ditandatangani saja, tapi dengan kenyataan pengorganisasian pelaksanaan yang menjunjung tinggi integritas, menjauhi segala macam sikap yang tidak netral, menjauhi segala macam cara yang kita tahu mencederai pemilu," katanya.

Anies kemudian menyinggung soal dokumen pakta integritas aparat memenangkan Ganjar Pranowo. Dokumen itu menjadi perbincangan publik setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso.

"Kita tidak tahu berapa banyak lagi yang sesungguhnya ada, tidak muncul ke permukaan, nah tanda-tanda ini yang menurut saya harus diberikan, sanksi yang tegas sehingga tidak kemudian sesuatu dianggap boleh," katanya.

Ia mengatakan jika suatu pelanggaran tidak ditindak tegas, maka pelanggaran itu akan dianggap sebagai sesuatu yang boleh dilakukan.

"Kalau pelanggaran itu didiamkan maka itu dianggap sebagai boleh. Kalau penyimpangan itu dibiarkan walaupun kecil, dia akan menyimpang lebih jauh lagi dan dianggap boleh itulah yang saya sampaikan, kalau kelihatan agak belok, ditegur," katanya.

Ganjar telah menegaskan bahwa pihaknya tak menggunakan aparat negara untuk memenangkan dirinya di Pilpres 2024 lantaran tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut.

Sementara calon wakil presiden pendamping Ganjar, Mahfud MD menyebut isu dokumen pakta integritas itu bukan masalah hukum.

Menurutnya, dokumen tersebut diteken pada Agustus sebelum capres-cawapres resmi ditetapkan KPU RI, sehingga belum ada calon resmi kontestan pilpres.