Mahfud soal Debat Cawapres: Mau Sendiri atau Bersama, Ayo Saja

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tak mempersoalkan mekanisme debat cawapres yang didampingi capres untuk Pilpres 2024.

"Saya tidak peduli mau diatur sendiri atau bersama, ayo saja," kata Mahfud di sela menghadiri acara Silaturahmi dengan Kiai se-Mataraman di Pondok Pesantren Sulaiman, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Sabtu (2/12).

Menko Polhukam itu mengaku siap mengikuti segala bentuk format debat capres-cawapres yang sudah ditetapkan KPU.

"Kalau saya sih, mau debat cawapres, debat capres, mau apa, saya siap saja," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

TPN Ganjar Mahfud minta debat khusus cawapres tetap ada

Sementara, Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Uno menanggap format debat kandidat khusus untuk calon wakil presiden mesti ada.

Menurut Sandiaga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menggelar debat cawapres sebagai bahan referensi bagi masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya nanti di bilik suara tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

"Saya pengalaman pernah mengikuti debat berkali-kali dan 2019 saya mengikuti format debat yaitu format antara pasangan calon presiden dan wakil presiden, ada hanya antara calon presiden dan ada hanya antara calon wakil presiden, format itu yang waktu 2019 dirasakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjatuhkan pilihan," kata Sandi di Makassar, Sabtu (2/12).

Sandi menyakini jika debat khusus cawapres tersebut untuk memberikan ruang dalam memahami isu-isu yang tengah terjadi dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Saya meyakini debat ini kita harus berikan ruang untuk pendalaman isu-isu yang dirasakan oleh masyarakat. Apa isu yang ada di tengah masyarakat yaitu harga-harga yang dirasakan membebani, pemerintahan yang bersih bebas korupsi," ungkapnya.

Menurut Sandi format debat kandidat sewaktu dirinya maju sebagai cawapres tahun 2019 lalu sudah sangat bagus dan format itu pastinya dilakukan pertimbangan oleh pihak KPU.

"Karena yang akan dipilih itu sebuah pasangan bukan sendiri-sendiri. Jadi waktu itu masukan saya juga adalah diberikan seluas mungkin kesempatan masyarakat menilai dan debat ini adalah sebuah etalase yang terbaik untuk bisa menilai baik seorang presiden dan wakil presiden," jelasnya.

Sebelumnya, KPU memutuskan debat capres dan cawapres Pilpres 2024 tak digelar secara terpisah. Artinya, semua pasangan akan hadir secara bersamaan.

"Pada dasarnya, dalam pertemuan KPU dengan pasangan calon, lima kali debat itu, pasangan calon semuanya hadir," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Jakarta, Kamis (30/11).

Meski demikian, Hasyim mengatakan tetap akan ada pembagian proporsi pada lima gelaran debat tersebut. Tiga debat akan memberikan proporsi yang lebih besar pada capres, sementara dua debat lainnya untuk cawapres.

"Saat debat capres, maka porsi capres untuk bicara akan lebih banyak. Ketika debat cawapres, maka proporsinya cawapres juga lebih banyak," ujar Hasyim.

Hasyim Asy'ari menjelaskan ketentuan itu dimaksudkan agar pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing capres-cawapres.

"Sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah team work (kerja sama) antara capres dan cawapres dalam penampilan di debat," kata Hasyim.

Belakangan format ini dikritik dan dinilai menguntungkan Gibran yang dianggap minim pengalaman di panggung nasional.

Terkait kritik ini, KPU menyatakan akan kembali mengundang tim kampanye tiga pasang calon ini.

Komisioner KPU ldham Holik mengatakan rapat tersebut untuk memberitahu masing-masing tim kampanye format debat yang telah ditentukan KPU.

Idham mengatakan format debat kampanye mengacu kepada Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Dia memastikan baik capres maupun cawapres akan mengikuti debat tersebut.

"Rapatnya bukan berarti KPU harus mendengar maunya tim kampanye, bukan. Rapatnya itu dalam artian mengkomunikasikan itu semua," ujarnya.

"Jadi kalau ada isu-isu di luaran bahwa tidak ada debat kampanye, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di masa kampanye, saya pikir itu bisa misinformasi dan bahkan bisa mengarah disinformasi," imbuh Idham.