Ganjar Sebut Masalah TPPO Perlu Kolaborasi Pemerintah & Penegak Hukum

Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyoroti permasalahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai salah satu masalah penting yang perlu dihadapi pemerintah. Menurutnya, perlu kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan penegak hukum dalam mengatasi TPPO.

Dalam kampanye hari pertamanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur *NTT), Jumat (1/12), Ganjar bercerita bahwa dirinya pernah membantu korban perdagangan orang asal NTT di Semarang saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah.

"Kami pernah menangani, kebetulan dari NTT. Dia di Semarang dilatih kerja, alasan akan dikirim ke salah satu tempat di Indonesia tapi ternyata trafficking TPPO. Maka kita handle dan ini penting partisipasi satu antara pemerintah daerah," ucap Ganjar usai berjumpa dengan pengurus Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT).

Menurutnya, TPPO merupakan satu dari sekian banyak masalah sosial yang dialami masyarakat NTT. Dari tahun ke tahun, jumlah korban TPPO terus meningkat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT mencatat, Tahun 2019, korban TPPO di NTT tercatat 191 orang, meningkat menjadi 382 pada tahun 2020, dan meningkat lagi mencapai angka 624 kasus pada 2021. Sementara pada semester I 2023, sudah terdapat 185 korban TPPO.

Ganjar mengungkapkan, kemiskinan, ketiadaan lapangan pekerjaan, dan kurangnya pengetahuan dan keterampilan menjadi penyebab banyaknya masyarakat NTT yang menjadi korban TPPO.

"Edukasi itu penting, sehingga masyarakat paham apa itu TPPO, apa dampak dari TPPO, dan bagaimana cara menghindarinya," kata Ganjar.

Situasi ini didukung oleh sepak terjang mafia TPPO yang berjejaring dengan sistem kerja 'berlapis dan terputus, sehingga sulit dilacak dan ditindak aparat.

Untuk mengatasi situasi ini, Ganjar mengajak pemerintah daerah dan penegak hukum untuk bekerja sama. Jaringan kerja sama antardaerah dan dengan pemerintah pusat perlu diperkuat.

"Perlu ada partisipasi antara pemerintah daerah, kemudian juga penegak hukum untuk penanganan TPPO," ucap Ganjar.