PDIP Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Sebaiknya oleh Rakyat

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menolak rencana aturan penunjukan gubernur Jakarta oleh Presiden dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang baru-baru diteken menjadi usul inisiatif DPR.

Hasto mengusulkan agar gubernur Jakarta, yang nantinya tak lagi menjadi ibu kota lewat RUU itu, tetap dipilih rakyat. Menurutnya, rakyat tetap harus diberi kewenangan untuk menentukan pemimpinnya.

Lihat Juga : Anggota DPRD DKI Kompak Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

"Itu yang harus ditangkap termasuk oleh PDIP bahwa kepala daerah di DKI itu ya sebaiknya itu dipilih oleh rakyat karena rakyatlah yang berdaulat," ucap Hasto dalam sela-sela rapat TPN Ganjar-Mahfud di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).

Ia berpendapat meski Jakarta tetap menjadi daerah khusus usai tak lagi menjadi ibu kota lewat RUU itu, aturan penunjukan kepala daerah tak mestinya diubah.

Hasto turut menanggapi sikap fraksi partainya di DPR. PDIP termasuk delapan fraksi mendukung usulan itu. Dia menyebut sikap politik memang sewajarnya bergerak dinamis. Namun, dia menekankan bahwa PDIP akan terus mendengar suara masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kan politik ini dinamis terjadi beberapa perubahan-perubahan konstelasi sehingga di dalam melihat perubahan konstelasi itu, pedoman kami terpenting adalah suara rakyat rakyat ingin agar Gubernur di DKI itu dapat dipilih rakyat," kata Hasto.

Rapat Paripurna DPR pada Selasa (5/12) telah mengesahkan RUU DKJ sebagai usul inisiatif DPR. RUU tersebut memuat sejumlah aturan, seperti Jakarta yang tak lagi menjadi Ibu Kota, termasuk soal penunjukan gubenur.

Lihat Juga : Masinton Kritik RUU DKJ: Gubernur Ditunjuk Hilangkan Hak Demokrasi

Di dalamnya menyebut aturan penunjukan gubernur dipilih oleh Presiden. Sedangkan wali kota atau bupati akan ditunjuk gubernur. Aturan itu menuai sorotan

Namun dalam pembahasannya, dari sembilan fraksi di DPR, hanya PKS yang menolak pasal penunjukan gubernur oleh presiden.