Ketua BEM UGM Gielbran Klaim Disatroni Intel

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa - Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM-KM UGM), Gielbran M Noor mengklaim disatroni pihak mengaku intel setelah dia bersama rekan-rekannya melontarkan kritik keras kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pada Jumat (8/12) lalu.

"Kita sempat mendapatkan intimidasi, cuma kami menganggap itu sebagai wujud yang tidak mengganggu secara fisik," kata Gielbran saat ditemui di Kopi Lembah UGM, Sleman, DIY, Kamis (21/12).

Gielbran mengaku dugaan intimidasi pertama diketahuinya setelah diinformasikan informasi dari salah seorang fungsionaris di Fakultas Peternakan UGM.

"Karena kebetulan saya mahasiswa fakultas peternakan, saya dihubungi oleh wakil dekan dan beliau menyampaikan bahwa ada oknum yang mengaku sebagai intel mendatangi fakultas kemudian memintai biodata kepada pihak akademik," ujar Gielbran.

"Namun dari fakultas melarang untuk memberikan biodata karena tidak ada izin atau tidak ada surat tugas. Sehingga biodata yang diminta tidak diberikan," sambungnya.

Gielbran tak merinci waktu dugaan intimidasi itu berlangsung. Hanya saja, semua terjadi setelah ia dan BEM KM UGM menggelar acara diskusi bertajuk 'Rezim Monarki Sang Alumni Amblesnya Demokrasi Ambruknya Konstitusi dan Kokohnya Politik Dinasti' pada 8 Desember lalu.

Diskusi yang diselenggarakan sebagai wujud kritik terhadap kualitas demokrasi hingga politik dinasti di era Jokowi itu menghadirkan sejumlah narasumber seperti duo aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, serta pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar. Acara diskusi yang digelar di kawasan Bundaran UGM itu diwarnai aksi penobatan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan.

Dugaan intel datangi kediaman orang tua

Dugaan intimidasi kedua diketahui Gielbran usai dia dihubungi lewat sambungan telepon oleh orangtuanya di Sragen, Jawa Tengah. Orangtua Gielbran mengabarkan bahwa ada laporan dari ketua RT setempat yang didatangi oknum intel dari kepolisian.

"Mendatangi ketua RT untuk mengeplot langsung orang tua saya. Cuma dari ketua RT menghalau dan membatasi dan mengimbau untuk tidak usah bertemu dengan orang tua saya, sehingga tidak sampai intel-intel tersebut bertemu dengan keluarga saya, sudah mengundurkan diri dan tidak mengintervensi secara langsung," ungkap Gielbran.

"Jadi sebatas lewat ketua RT kemudian ketua RT meminta untuk tidak usah sampai ke orang tua cukup di ketua RT saja," sambungnya.

Gielbran sendiri mengaku tak mengetahui asal satuan oknum intel dari kedua peristiwa berbeda waktu dan lokasi ini.

Bantahan polisi dan TNI

Terpisah, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan tak menyatakan secara gamblang apakah pihaknya terlibat dalam dugaan peristiwa kedatangan intel yang disebut sebagai intimidasi tersebut atau tidak.

"Kenapa harus bertanya itu ke polisi? Apa pemikirannya nanya itu ke polisi? Jangan mungkin (menduga-duga) dong," katanya saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (21/12).

Secara prinsip, Suwondo menegaskan, pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali untuk melaporkan kejadian-kejadian yang dirasa meresahkan langsung ke kepolisian.

"Setiap masyarakat, kalau memang mendapatkan ancaman, baik pihak kampus, silakan melapor. Ancamannya seperti apa, biar kita tahu secara detail. Monggo, kita tunggu laporkan ke kepolisian," ucapnya.

Suwondo pun mengklaim pihaknya sejak jauh-jauh hari sudah pernah bertatap muka dengan para mahasiswa untuk menyampaikan informasi ini.

"Pokoknya ada intimidasi, laporkan. Nanti kita punya bahan dasar penyelidikan. Siapa pun itu, kita proses," pungkasnya.

Sementara itu Kapenrem 072/Pamungkas Kapten Arh Siswoto mengklaim tidak pernah ada instruksi pengerahan intel dari pihak Korem yang berada di bawah Kodam Diponegoro itu atas dugaan peristiwa yang dialami Gielbran.

"Tidak ada, sejauh yang saya ketahui tidak ada informasi atau perintah untuk melaksanakan seperti itu. Ini saya juga dengan Pasi Intel, nggak ada yang melaksanakan kegiatan seperti itu," kata Siswoto saat dihubungi, Kamis.

Hoaks menjatuhkan nama

Selain itu, Gielbran juga mengungkap serangkaian serangan isu-isu liar cenderung ke arah hoaks alias kabar bohong lewat media sosial untuk menjatuhkan namanya.

Isu liar pertama menyebut Gielbran sebagai anak calon legislatif (caleg) partai tertentu. Aksinya dalam diskusi mengkritik Jokowi pun dituduh ditunggangi berbagai entitas politik.

Gielbran membantah dua isu tersebut, dan menyebutnya sebagai kabar hoaks.

Dia menyebut kedua orangtuanya berprofesi sebagai guru berstus PNS di Sragen. Gielbran turut memastikan aksi BEM KM UGM terafiliasi dengan kepentingan politik mana pun.

Selain itu, Gielbran juga membantah isu yang menyebut dirinya memiliki Indek Prestasi Kumulatif 2,2 dan sudah dikeluarkan (drop out/DO) dari kampusnya. Dia membuktikan ketidakbenaran informasi tersebut dengan menunjukkan akun Informasi Terintegrasi atau Simaster UGM miliknya.

"Saya masih punya akun Simaster yang merupakan akun resmi dari kampus sehingga kalau ada isu bahwa saya di-drop out ini ada buktinya, saya masih tercantum mahasiswa UGM dan IPK saya 3,68. Saya bingung kenapa ada isu IPK 2,2 karena itu isu yang tidak substantif sama sekali," kata dia.

Menurut dia, pihak kampus UGM juga tidak pernah melakukan intervensi terhadap aksi-aksinya ini bersama BEM KM UGM. Dia meminta maaf apabila aktivitasnya telah menimbulkan kegaduhan hingga menyeret nama institusi kampus.

Gielbran merasa harus meluruskan isu-isu di atas dengan harapan perjuangan menyerukan kritik ke pemerintahan tak tercemarkan oleh berbagai narasi yang tak mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sekaligus, dia menegaskan bahwa dirinya tak gentar menghadapi serangkaian upaya intimidatif yang dialamatkan kepadanya.

"Saya merasa tidak terganggu (intimidasi), saya merasa tidak takut dan itu menjadi bukti bahwa kita harus senantiasa terus bergerak. Jadi tidak ada kata-kata takut, dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa selama tidak ada gangguan fisik saya rasa intimidasi-intimidasi itu sebagai sebuah angin lalu," kata dia.