Pasang Surut Hubungan Jokowi dan Megawati

Setelah dinamika pencapresan usai, PDIP kerap kali melontarkan kritik terhadap kondisi pemerintahan Jokowi.

Salah satunya datang dari Megawati langsung. Pada 12 November lalu, Megawati menanggapi sejumlah peristiwa yang terjadi di MK belakangan ini. Megawati menduga ada manipulasi hukum yang telah terjadi.

"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," ujar Megawati dalam pidatonya yang disiarkan lewat YouTube, Minggu (12/11).

Megawati kemudian mengenang momen pembentukan MK ketika masih menjabat presiden. Ia menyinggung pemilihan lokasi gedung MK yang berada di dekat Istana.

Menurutnya, kehendak rakyat melalui reformasi adalah perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang kala itu sangat otoriter. Ia menyebut nepotisme, kolusi, dan korupsi lahir dari kultur otoriter dan sangat sentralistik tersebut.

Lihat Juga : ANALISIS Faktor Prabowo & Pendukung Jokowi di Balik Potensi Gerindra Salip PDIP

"Apa yang terjadi saat ini mengingatkan saya ketika sebagai Presiden RI saat itu diperintahkan melalui perubahan ketiga UUD 1945 yang diatur dalam pasal 7b, pada 24 ayat 2, dan pasal 24 c tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi," kata Megawati.

Kejengkelan Megawati juga sempat dilontarkan di hadapan ribuan relawan pendukung Pilpres 2024 Ganjar-Mahfud di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 27 November lalu.

Mega menyampaikan pidato dengan penuh emosional selama hampir satu jam. Dia mengaku kesal dengan dinamika politik menjelang masa kampanye yang dimulai Selasa (28/11).

Mega menyebut penguasa saat ini bertindak seperti Orde Baru. Dia mengatakan itu dengan nada menggebu-gebu.

"Mestinya Ibu enggak perlu ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Karena apa, Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru," kata Mega.

Mega juga mengaku sudah tak tahan lagi dengan sejumlah laporan praktik intimidasi dan intervensi yang terjadi jelang masa kampanye Pilpres 2024.

"Aturan mbok diikuti ya, jangan dilanggar-langgar. Kalau nanti bener disemprit, ternyata kalian juga maling, haduh gawat," kata Mega.

Lihat Juga : Senyum Lebar Jokowi Respons Isu Gabung PAN

Jokowi pada kesempatan terpisah hanya tersenyum dan menyatakan enggan menanggapi pernyataan Megawati tersebut.

Tak hanya Megawati, Ganjar dalam beberapa waktu terakhir kerap melontarkan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Terakhir, ia memberi nilai jeblok untuk penegakan hukum era Jokowi imbas putusan MK soal usia capres-cawapres.

Capres nomor urut tiga ini memberikan nilai 5 dari skala penilaian 1 hingga 10 tentang berapa rapor pemerintah Jokowi dalam bidang hukum.

"Dengan adanya kasus di MK nilainya jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda, yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka niainya jeblok," kata Ganjar di acara sarasehan nasional IKA UNM, 18 November lalu.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah ada keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dan Megawati. Ia mengatakan hubungan keduanya baik-baik saja.

"Ya, baik-baik saja lah, ya kan, tidak ada masalah," kata Ari di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/12).

"Itu kan domainnya Ibu Mega. Saya kira Pak Presiden (Jokowi) tidak komentar," tambah dia.