Peristiwa Penting Sepanjang 2023: Penyanderaan hingga El Nino

Bencana el nino

Berbagai bencana terjadi sepanjang tahun 2023. Bencana di Indonesia diperparah dengan adanya fenomena el nino.

Sejumlah wilayah mulai mengalami kekeringan dan panas yang luar biasa sejak Juni 2023. Sumur-sumur di Dusun Holo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah misalnya sudah lama mengering akibat musim kemarau panjang dan kekeringan.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga terjadi di sejumlah wilayah, terutama di Kalimantan, Riau, dan Sumatera. Hingga 21 Desember, luasan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 994.313,14 hektare (Ha).

Beberapa gunung juga mengalami karhutla. Beberapa di antaranya yaitu di Gunung Bromo, Arjuno, Sumbing, Gunung Gede, Gunung Lawu, Gunung Welirang dan Gunung Andong.

Lihat Juga : Ahli Klaim El Nino Ikut Bikin Jawa Panas, Siap-siap Musim Hujan Kering

Sejumlah bencana itu tidak hanya diakibatkan oleh fenomena el nino. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengakui lebih dari 90 persen karhutla disebabkan oleh faktor manusia. Namun, pada tahun ini diperparah dengan adanya fenomena el nino.

"99 persen itu kejadian karhutla baik di lahan gambut, pemukiman dan pegunungan adalah manusia. Apakah tidak sengaja membuang puntung rokok, unggun yang tidak dijaga dan faktor-faktor lainnya," kata Abdul lewat tayangannya di Youtube BNPB Indonesia, Selasa (1/9).

Penyerangan warga Air Bangis

Pertengahan 2023 juga diwarnai dengan bermunculannya konflik agraria berujung tinfakan represif aparat. Salah satunya di Air Bangis, Sumatera Barat.

Ribuan warga Air Bangis menggelar aksi menolak proyek trategi nasional (PSN) di kantor Gubernur Sumbar sejak 31 Juli 2023. Mereka ingin bertemu dengan Gubernur Sumbar langsung untuk berdialog.

Berdasarkan pernyataan YLBHI, Gubernur Sumbar tak pernah menemui masyarakat yang demonstrasi hingga Jumat 4 Agustus 2023. Gubernur malah menemui massa tandingan dan bersilaturahmi di saat salat subuh.

Lalu, pada Jumat (4/8), Wakil Bupati Pasaman Barat bersama Polresta Padang mengajak warga Air Bangis untuk pulang ke air bangis. Mereka juga sudah menyiapkan bus untuk membawa warga.

Satu hari kemudian, utusan warga dan mahasiswa akhirnya melakukan dialog dengan Pemprov Sumbar di Gubernuran Sumatera Barat.

Sembari menunggu hasil dialog tersebut, warga kemudian berselawat di Masjid Raya. Namun, secara tiba-tiba aparat kepolisian mendatangi mereka dan berujung pada aksi penangkapan.

"Aparat kepolisan secara brutal memasuki area Masjid dengan mengenakan sepatu menangkap warga. Selain warga, 6 orang pendamping dari YLBHI-LBH Padang dan PBHI beserta beberapa mahasiswa juga turut ditangkap dan digelandang ke Mapolda Sumatera Barat," kata YLBHI.

Buntut perlakuan represif itu, LBH Padang melaporkan empat anggota kepolisian. Dalam pelaporan dugaan kekerasan aparat terhadap anggota LBH Padang itu didampingi sekitar 45 advokat. Laporan itu teregister STTLP/158.a.VIII/YAN/2023/SPKT/Polda Sumatera Barat pada Senin (7/8).

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan Warga Batam soal PSN Rempang Eco City

Penggusuran di Rempang

Memasuki September 2023, konflik agraria semakin menjadi. Sekitar 7.500 jiwa harus pergi dari tempat tinggalnya saat ini karena pemerintah akan membangun kawasan Rempang Eco City.

Rempang Eco City masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2023 sesuai Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023. Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada tahun 2080. Rempang Eco City ini nantinya meliputi kawasan industri, perdagangan jasa, dan pariwisata.

Berdasarkan data Badan Pengusahaan (BP) Batam, proyek Rempang Eco City bakal dibangun di lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas pulau tersebut.

BP Batam mengklaim pemerintah telah menyiapkan rumah tipe 45 dengan luas tanah 500 meter senilai Rp 120 juta untuk warga yang dipindahkan.

Konflik pun terjadi. Warga menolak dipindahkan, tapi pemerintah berkukuh.

Konflik pecah pada 7 September 2023. aparat kepolisian-TNI dan warga di Jembatan Batam-Rempang-Galang (Barelang) IV.

Warga menolak aparat gabungan yang datang untuk melakukan pengukuran dan pematokan lahan di Pulau Rempang. Mereka tak mau digusur.

Polisi menembakkan gas air mata karena situasi dinilai tak kondusif. Sejumlah anak harus dibawa ke rumah sakit akibat gas air mata yang diklaim aparat terbawa angin. Sebagian warga pun ditangkap.

Kericuhan kembali pecah pada 11 September 2023. Warga yang menolak relokasi di Pulau Rempang juga menuntut agar warga yang ditangkap dan jadi tersangka segera dilepaskan.

Polisi sempat menangguhkan tujuh orang yang jadi tersangka dari bentrokan pada 7 September.

Namun, usai peristiwa pada 11 September, polisi kembali menahan ketujuh warga itu dan menangkap 43 demonstran lainnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membuat kajian soal konflik agraria di Rempang. Tim Komnas HAM berangkat langsung ke lokasi.

Pada 22 September 2023, Komisioner pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Saurlin P. Siagian mengungkap terdapat dugaan pelanggaran HAM di Rempang.

Uli menyebut dugaan pelanggaran HAM tersebut terjadi akibat polisi menahan warga, menggunakan kekuatan secara berlebihan, dan menggunakan gas air mata tidak terukur.

Pada 25 September 2023, Presiden Jokowi mengumpulkan para menteri untuk membahas penataan Rempang Eco City di Istana Merdeka, Jakarta. Bahlil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta Wali Kota Batam/Kepala BP Batam Muhammad Rudi turut hadir dalam kesempatan itu.

Rapat digelar tertutup selama lebih kurang 1,5 jam. Usai rapat, Bahlil menyatakan pemerintah tetap akan memindahkan warga karena tempat tinggal mereka akan dijadikan kawasan Rempang Eco City.

Namun, pemerintah memastikan warga hanya akan direlokasi ke kampung lain yang masih berada di Pulau Rempang. Pemerintah pun menggunakan istilah "pergeseran".

Penanggulangan DBD dengan Wolbachia

Kementerian Kesehatan mengeluarkan inovasi baru dalam penekanan kasus demam berdarah dengue (DBD), yaitu dengan penyebaran nyamuk Wolbachia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja bersama Komite IX DPR RI pada Selasa, (28/11) mengatakan nyamuk ber-Wolbachia itu dapat menurunkan replikasi virus dengue pada nyamuk Aedes Aegypti, sehingga dapat mengurangi kapasitas nyamuk tersebut sebagai vektor dengue.

Budi juga mengungkapkan intervensi DBD di Indonesia selama 50 tahun ini belum cukup berhasil menekan angka kasus hingga ambang batas global. Frekuensi kesakitsn Indonesia saat ini berada pada angka 28,5 per 100.000 populasi. Bahkan, angka tersebut di Yogyakarta bisa mencapai 300 sampai 400 per 100.000.

"Penanggulangan selama 50 tahun terakhir, pemerintah sudah melakukan segala macam intervensi dan program, menghabiskan mungkin ratusan miliar sampai triliunan rupiah, tetapi kasus DBD tidak turun-turun," kata Budi.

Wolbachia merupakan bakteri yang dapat melumpuhkan virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes Aegypti. Nantinya nyamuk ber-Wolbachia akan kawin silang sehingga dapat memblok kehadiran virus dengue dalam tubuh nyamuk.

Sehingga dalam waktu 6 bulan diharapkan replikasi virus dengue dapat berkurang.

Kemenkes akan memulai proyek percontohan (pilot project) penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan angka DBD di lima kota Indonesia. Lima kota itu adalah Jakarta Barat (DKI Jakarta), Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Bontang (Kalimantan Timur), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).