Jakarta, CNN Indonesia -- Usia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginjak 51 tahun pada Rabu (10/1).
Hari Ulang Tahun PDIP kali ini mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' yang berarti kebenaran pasti menang.
Perayaan digelar dengan sederhana dan hanya mengundang 51 orang undangan tamu VVIP di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejarah terbentuknya PDIP sangat dinamis. Jika ditelusuri secara historis, cikal bakal terbentuknya partai ini harus dilihat dari kemunculan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Sukarno pada 4 Juli 1927.
Dalam perjalanannya, PNI dilebur dengan sejumlah partai lain yaitu Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Peleburan itu tak lepas dari aturan fusi partai yang dibuat Presiden kedua RI Soeharto.
Gabungan PNI-Murba-IPKI-Parkindo-Partai Katolik itu menamakan diri sebagai Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dideklarasikan pada 10 Januari 1973. PDI menggelar musyawarah nasional (munas) pertama pada 20-24 September 1973 di Jakarta.
Munas itu tak membuahkan hasil yang signifikan. Sementara itu, dinamika internal partai diwarnai konflik dan intervensi dari pemerintah.
Atas situasi yang tidak kondusif itu, Megawati Soekarnoputri yang juga anak Sukarno pun didorong untuk menjadi Ketua Umum PDI. Harapannya, permasalahan di tubuh PDI tidak berlarut.
Hendak dikebiri Orde Baru
Dikutip dari laman resmi PDIP, upaya menjadikan Megawati sebagai ketua umum PDI tidak berjalan lancar. Sebab, pemerintahan Soeharto tidak setuju.
Penguasa Orde Baru itu bahkan menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Konflik internal PDI pun tak kunjung mereda. Menjelang KLB ke-2 di Asrama Haji Medan, para pendukung Megawati melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.
Unjuk rasa itu terjadi pada 20 Juni 1996 atau dua hari sebelum kongres dihelat.
Namun, unjuk rasa itu tak menghentikan pemerintah Orba untuk 'mengebiri' PDI. Pada 15 Juli 1996, Soeharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI.
Pada 27 Juli 1996, pendukung Megawati pun menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
Saat orasi berlangsung, muncul rombongan berkaus merah dari kubu Suryadi. Bentrok rombongan yang diduga sebagai kubu Suryadi dengan Megawati pun tak terelakan.
Peristiwa itu berlangsung sengit hingga menelan korban jiwa.
Hasil penyelidikan Komnas HAM menyebut ada lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Adapun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100miliar akibat dari peristiwa kudatuli ini.
Peristiwa tersebut dikenal dengan Tragedi Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.
Meski demikian, hingga saat ini peristiwa tersebut belum ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Pengusutannya pun belum tuntas.
Baca halaman selanjutnya.
Kebangkitan PDIP
Kerusuhan 27 Juli 1996 di kantor PDI, Menteng, Jakarta Pusat. (AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL)
Tahun 1998 rezim Soeharto dilengserkan. Momen ini jadi awal kebangkitan PDI di bawah Megawati. Sebab pembatasan terhadap Megawati telah dihapus.
Megawati akhirnya ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.
Mega yang merupakan putri Presiden pertama dan proklamator RI Sukarno itu kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan (PDIP) pada 1 Februari 1999 dan dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. Pengubahan nama dilakukan salah satunya agar dapat mengikuti pemilu.
Kongres I PDIP digelar di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah pada 27 Maret-1 April 2000. Kongres tersebut menghasilkan keputusan Megawati Sukarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000-2005.
Kemudian, pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIP periode 2015-2020.
Masa jaya hingga pimpin negara
Masa kejayaan PDIP memang terjadi pasca rezim Orba runtuh. Tahun 1999-2001, Megawati menjadi wakil presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Megawati bahkan naik menjadi presiden pada pertengahan 2001. Megawati ditunjuk sebagai presiden setelah MPR pada 23 Juli 2001.
Namun, pada Pemilu 2004 dan 2009 Megawati kalah bersaing dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Meski demikian PDIP kembali menjadi partai penguasa pada 2014. Pada Pemilu 2014, capres yang diajukan oleh PDIP yaitu Joko Widodo menang. Kemenangan itu terulang pada pemilu 2019.
Memasuki Pemilu 2024, PDIP ingin mempertahankan kemenangan mereka dengan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Namun, dalam perjuangannya, PDIP diwarnai sejumlah konflik internal dan beberapa kader yang membelot. Salah satunya, anak sulung dari Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Gibran bahkan maju menjadi cawapres dari rival paslon usungan PDIP. Gibran maju bersama Prabowo Subianto usai keluar putusan MK terkait perubahan syarat usia capres-cawapres.
MK mengabulkan gugatan batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari pemilu/pilkada pada 16 Oktober 2023. Imbas putusan ini, Gibran diperbolehkan maju sebagai cawapres meski usianya baru menginjak 36 tahun.
Jokowi juga santer dikabarkan memberikan dukungannya kepada Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini pun beriringan dengan organisasi relawan Projo yang mendukung Prabowo.
Meski demikian, PDIP mengaku tetap solid dan fokus untuk menang yang ketiga kalinya secara berturut-turut (hattrick) pada Pemilu 2024.
