Kemendikbud Bakal Revitalisasi Cagar Budaya Muaro Jambi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan merevitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid bersama jajarannya mendatangi langsung KCBN Muaro Jambi pada Selasa (9/1). Hilmar menyebut, kunjungan itu dilakukan dalam rangka mempersiapkan revitalisasi dalam waktu dekat.

"Pembangunan fisik, khususnya museum, peletakan batu pertamanya juga akan dilaksanakan pada tahun ini," kata Hilmar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/1).

KCBN Muaro Jambi yang mendapat status warisan budaya nasional melalui penetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 259/M/2013 ini memiliki luas kawasan 3.981 hektare.

Hilmar menjelaskan, KCBN Muaro Jambi tidak hanya untuk melestarikan cagar budaya, tetapi juga keanekaragaman hayati di daerah tersebut.

"Oleh sebab itu, penataan KCBN Muaro Jambi menerapkan konsep harmonisasi dengan ekosistem alam sekitarnya," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menilai, temuan-temuan arkeologis di KCBN Muaro Jambi mengindikasikan kawasan itu sebagai pusat pendidikan Buddhisme tertua dan terluas di Asia Tenggara pada masa lampau.

Lebih lanjut, Suharyati mengatakan, dalam revitalisasi cagar budaya itu juga akan dioptimalkan untuk program Merdeka Belajar. Nantinya, kata dia, akan dibangun fasilitas riset dan studi yang disebut Kampus Merdeka.

Kampus Merdeka akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare yang di sekitarnya tidak terdapat struktur bangunan candi.

"Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus dilaksanakan secara optimal di KCBN Muaro Jambi mengingat Muaro Jambi telah menjadi pusat pendidikan sejak abad ke-8," tutur dia.

Dia berharap, revitalisasi KCBN Muaro Jambi dapat memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bidang ekonomi.

Adapun yang akan menjadikan fokus utama revitalisasi adalah pemberdayaan masyarakat. Artinya, dalam revitalisasi ini, masyarakat menjadi pelaku utama.

"Sejumlah program pemberdayaan akan dilakukan, untuk memastikan masyarakat betul mendapatkan manfaat dari keberadaan dan program revitalisasi," tegas Suharti.