Airlangga Bantah AMIN soal Giant Sea Wall: Sudah Ada Studi Ekologi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pernyataan Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait kerusakan lingkungan jika ada pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall.

Airlangga memastikan rencana pembentukan Giant Sea Wall di sepanjang jalur pantai utara Jawa sudah melalui studi ekologi.

"Giant Sea Wall itu sudah dilaksanakan secara bertahap. Jadi di Semarang kita bangun jalan tol Semarang-Demak dan dalam pembangunannya sudah ada studi ekologi," ujarnya kepada wartawan di Labuan Bajo, Senin (15/1).

"Jadi tentu masalah lingkungan sudah diperhatikan dan Giant Sea Wall itu ada pintu-pintu airnya sehingga tidak mengganggu ekosistem baik itu pohon bakau ataupun untuk perikanan," imbuhnya.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sedang menyusun Satuan Tugas (Satgas) terkait pembangunan dengan leading sector dari Kemenko Perekonomian.

Nantinya, kata dia, Satgas tersebut akan mengintegrasi proses pembangunan tanggul laut yang melibatkan antar wilayah seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

"PSN itu ada di kantor Kemenko Perekonomian, jadi kita akan membentuk (Satgas). Kemarin itu kan tidak terlalu terintegrasi karena yang sudah disediakan dananya itu DKI kemudian Semarang," jelasnya.

"Padahal yang juga masuk tenggelam, turun, itu wilayah Pekalongan. Kita mau mengintegrasikan dari barat ke tengah dahulu. Sehingga tentu ini akan memerlukan kerja sama seluruh pihak KKP, ATR kemudian Pemda," lanjutnya.

Sebelumnya Anggota Dewan pakar Timnas AMIN Ahmad Nur Hidayat mengkritik program Giant Sea Wall di sepanjang jalur Pantura Jawa. Ia menilai proyek tanggul raksasa itu akan menimbulkan banyak kerusakan lingkungan.

Hal itu ia sampaikan dalam Diskusi Publik tentang Pembangunan Kota-Kota di Indonesia agar Setara dengan Jakarta di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2024).

Adapun proyek tanggul raksasa difungsikan agar kawasan tersebut tidak tenggelam di tengah naiknya permukaan air laut.

"Saya kira ini ada banyak hal yang akan merusak ya dari proyek ini terutama adalah lingkungan," ujarnya dalam sebuah diskusi di Sekretariat Koalisi perubahan, Jumat (12/1).

Ahmad menilai program tanggul laut itu juga dapat menghilangkan potensi mata pencaharian nelayan tradisional di pesisir pantai. Pasalnya hal itu dinilai akan menyulitkan nelayan dalam mencari ikan di laut.

"Nelayan-nelayan kita yang tradisional yang harusnya bisa melaut kapanpun itu kan enggak bisa lagi leluasa, ia harus mencari tempat yang belum tentu dekat sama wilayah mereka. Jadi anda bisa membayangkan berapa banyak nelayan yang akan kehilangan mata pencaharian dengan konsep giant sea ini," tuturnya.