Janji Manis Anies, Prabowo, Ganjar Berantas Korupsi di Indonesia

Terpisah, Pengamat Politik Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menyebut ketiga paslon tampil cukup baik saat menyampaikan gagasannya terkait pemberantasan korupsi dalam paku integritas KPK.

Hanya saja Herry menilai strategi ketiganya justru luput pada pendidikan antikorupsi. Ia mengatakan trisula KPK memuat tiga unsur penting; yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

"Yang luput dari ketiganya adalah berbicara soal bagaimana pendidikan politik itu menjadi strategi unggul," kata Herry kepada CNNIndonesia.com, Kamis.

Herry menilai mayoritas laporan praktik korupsi selama ini bermula dari partai politik. Oleh sebab itu, para paslon seharusnya menyoroti bagaimana pendidikan antikorupsi perlu digenjot dalam setiap parpol di Indonesia.

Selain itu, menurutnya juga perlu ada seleksi terhadap pejabat negara oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seleksi itu meliputi track record hingga kebangsaan.

"Jadi pendidikan politik dari partai politik yang sebenarnya katalisator utama untuk antikorupsi. Karena di situ mereka mencetak, mengkaderisasi pemimpin bangsa, pemimpin di daerah, kepala-kepala daerah, anggota legislatif," jelasnya.

Herry pun menilai perlu ada imbauan soal politik dinasti dalam parpol. Ia menyebut politik dinasti juga menjadi salah satu akar praktik korupsi di Indonesia.

Langkah selanjutnya, perlu ada transparansi dan akuntabilitas pendanaan parpol.

Saat ini, pendapatan atau sumber keuangan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Herry menilai hal itu harus disampaikan kepada publik.

Kemudian, ia juga mendorong agar presiden dan wakil presiden terbebas dari belenggu parpol. Seorang pemimpin negara menurutnya harus menjadi sosok yang mampu menolak permintaan parpol jika dianggap merugikan negara.

Herry menegaskan seorang presiden harus mampu mengerahkan kemampuannya untuk bersama legislatif mengesahkan UU yang dianggap vital bagi pemberantasan korupsi.

"Artinya proyeksinya terhadap kadar-kadar yang masuk misalnya di pemerintahannya, ya menteri-menteri, pejabat-pejabat negara itu, ada orang-orang memang yang punya integritas," ujar dia.

Pada akhirnya, Herry menilai para paslon sejauh ini hanya bisa memberikan janji-janji yang belum tentu terealisasi jika nantinya terpilih. Namun, ia berharap dugaannya jangan sampai terjadi.

Karena itu, Herry meminta agar masyarakat menggunakan akal dalam mendukung paslon di Pilpres 2024. Ia meminta agar rakyat menagih 'angin surga' yang diberikan masing-masing paslon itu.

"Jadi menurut saya ketiganya baik tapi belum maksimal dalam menyatakan komitmen," ujar dia.