Menteri ATR/BPN: Redistribusi Tanah Capai Lebih dari 2,96 Juta Bidang

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyatakan sejak 1961-2014. sebanyak 2,79 bidang tanah telah mendapatkan sertifikat redistribusi tanah.

Redistribusi adalah proses peralihan tanah yang dimiliki oleh individu atau kelompok ke masyarakat atau individu lainnya dengan berbagai tujuan, salah satunya adalah mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Tanah yang diredistribusikan merupakan hasil dari eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, tanah negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan.

Saat mendampingi Presiden Joko Widodo membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah, Hadi menjelaskan, redistribusi tanah sudah dijalankan sejak tahun 1961, seiring peluncuran Undang-Undang Pokok Agraria.

"Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat," kata Hadi pada Senin (22/1).

"Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus," lanjutnya.

Atas data tersebut, Hadi mengatakan bahwa data yang disampaikan Mahfud MD dalam debat calon wakil presiden (cawapres) keempat adalah tidak relevan.

"Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima," ujarnya.

Hingga saat ini, Hadi menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam upaya akselerasi redistribusi tanah, dengan sekitar 22 ribu desa di kawasan hutan yang sedang diusahakan untuk diserahkan ke masyarakat.

Langkah ini, kata Hadi, merupakan komitmen ATR/BPN dalam mewujudkan reforma agraria, yang bukan tugas satu kementerian saja. Adapun sinergi dengan KLGK dan KKP dipastikan akan ditingkatkan pada 2024.

"Saya harus koordinasi dengan KLHK agar diberikan penguasaan tanah yang berada di kawasan hutan. Kami juga koordinasi dengan KKP untuk selesaikan permasalahan masyarakat yang hidup di atas perairan, di pesisir," papar Hadi.

Sebelumnya, pada debat cawapres keempat, Mahfud MD menanggapi pernyataan Gibran Rakabuming yang menyebut akan melanjutkan kebijakan reforma agraria yang sudah berjalan untuk pemanfaatan tanah yang berkeadilan, antara lain melalui Program Tanah Sistematis Lengkap, redistribusi tanah, dan one map policy.

"Reforma agraria ada tiga, satu legalisasi, kedua redistribusi, lalu yang ketiga pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Nah, ini yang sekarang belum satu pun ada sertifikat redistribusi, yang ada itu baru legalisasi, yaitu orang yang sudah punya (tanah) lalu diberi sertifikatnya. Yang lain belum dapat redistribusinya ini," kata Mahfud pada Minggu (21/1).