TKN soal Presiden Kampanye Capres: Menteri PDIP, NasDem, PKB Juga Bisa

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Nusron Wahid mengatakan pejabat seperti presiden hingga menteri memiliki hak politik, termasuk kampanye Pilpres 2024. 

Nusron menjelaskan hal itu diatur di UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017, salah satunya di Pasal 281.

"Pasal 281, Pasal 299, semuanya ada. Belum lagi aturan lainnya. Kuncinya tidak menggunakan fasilitas negara. Dan satu lagi, supaya tidak fitnah, untuk pejabat seperti presiden ada fasilitas yang melekat. Silakan ditanyakan juga ke ahli hukum," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (24/1).

Nusron mengatakan hak untuk berkampanye itu berlaku umum sehingga semua memiliki hak yang sama. Ia lalu menyinggung sejumlah menteri di kabinet yang berasal dari NasDem, PDIP hingga PKB.

"Jadi kakaknya Mas Muhaimin yang menteri desa, boleh loh kampanye Mas Muhaimin. Pak Menkumham, Bu Mensos, boleh juga kampanye PDIP. Menteri KLHK boleh juga kampanye NasDem. Jadi semua boleh. Kuncinya sekali lagi, harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara," katanya.

Lebih lanjut, ia pun mengimbau semua pihak menghargai hak politik setiap orang, termasuk jika orang tersebut adalah Presiden dan menteri.

"Harus dihargai ya, setiap insan masyarakat Indonesia punya hak politik. Harus diingat bahwa sebagai pribadi, presiden dan menteri ini punya hak nyoblos juga. Diantaranya juga adalah ada yang jadi anggota partai politik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pilpres selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan presiden tak hanya berstatus sebagai pejabat publik, namun juga berstatus pejabat politik.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).