Generasi Baru Santri NU di Jawa Timur, Menggugat Politik Patron

Perbedaan dukungan politik Lirboyo dan Darul Ulum sedikit banyak menggambarkan fragmentasi para kiai di Pilpres 2024. Pada level santri, yang terjadi lebih dari sekadar fragmentasi.

Beberapa santri muda bahkan menggugat otoritas kiai di ranah politik.

Achmad Taufiq, 24 tahun, salah satu santri di Lirboyo. Taufiq mengaku mendengar ustaz mereka memberikan informasi dan pandangannya tentang satu per satu capres.

"Kalau [arahan] sih, itu enggak ada yang menyarankan. Kalau ada, pun, hanya menerangkan capres ini seperti ini, ini seperti ini, gitu," kata Taufiq.

Taufiq juga tahu bahwa keluarga besar Lirboyo sudah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan AMIN di Pilpres 2024. Tapi Taufiq menegaskan sikap Lirboyo tidak mempengaruhinya saat masuk bilik pencoblosan.

Taufiq percaya santri wajib takzim atau hormat kepada kiai, kata Taufiq. Namun ia meyakini soal pilihan politik adalah urusan pribadi dan hati masing-masing.

"Kalau [terpengaruh] itu enggak, karena ya itu, kami walaupun takzim, tapi itu ada batasannya. Dalam artian, kami enggak memilih orang atau calon pemimpin ikut dari orang lain, kalau disarankan itu boleh, namun kalau hak kita sendiri kan harus kita yang yakini," ujarnya.

Ia kembali menekankan pentingnya hak atau otonomi individu ketimbang otoritas lain yang berasal dari luar. Buat dia, hak adalah sesuatu yang berharga dalam diri setiap manusia.

"Hak pilih itu hak kami sendiri, bahkan itu mahal harganya dan enggak bisa dibeli dengan harga berapapun," lanjut santri asal Blitar ini.

Lihat Juga : Gibran Temui Istri Kiai se-Nusantara, Minta Kawal Dana Abadi Pesantren

Jika Taufiq menggugat otoritas politik kiai, Imam --bukan nama sebenarnya-- malah mengaku jengah.

Imam mengaku sempat mendengar pernyataan guru atau ustaz menyampaikan keunggulan paslon tertentu.

"Kalau ustaz, enggak semuanya, tapi ada yang kayak mengarahkan buat ngasih tahu kelebihan salah satu paslon buat mendukung paslon tersebut. Ada yang memilih paslon ini, dan menjelekkan paslon lain," ujarnya.

Usia Imam belum memenuhi syarat untuk mencoblos pada 14 Februari mendatang. Namun ia terang-terangan mengaku tidak nyaman dengan gerilya sebagian ustaz yang mensosialisasikan salah satu paslon di ruang kelas.

"Kalau bisa dihilangkan. Kan, ini sekolah, kalau bisa dihindarilah," katanya.

Surokim menyebut temuan empiris tentang santri yang tak lagi mengikuti pilihan kiainya dalam Pilpres 2024 ini menunjukkan gejala mulai lunturnya budaya patronase politik di pesantren.

"Saya melihat tren tersebut dan saya meyakini bahwa pemilih Nahdliyin kelas menengah akan terus berkembang," kata Surokim.

Apabila benar demikian, Surokim menyebut pertarungan di Jatim akan semakin sulit terbaca

Pertarungan yang sulit diprediksi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah pemilih di Jawa Timur pada Pilpres 2024 mencapai 31.402.838 orang. Jumlah itu setara dengan 15,33 persen dari total pemilih di seluruh Indonesia.

Lembaga survei Indikator Politik merekam tren menarik di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil empat Pilpres sejak 2004 hingga 2019, pemenangnya selalu pasangan yang juga unggul di Jawa Timur selain di wilayah potensial lain.

Survei terbaru Indikator di Jawa Timur yang dirilis 1 Februari 2024 merekam bahwa pandangan tokoh masyarakat sekitar terkait capres/cawapres dinilai sebagai hal yang cukup/sangat penting.

Dari survei itu, 50,9 persen responden yang menganggap penting pandangan tokoh masyarakat. Yang menganggap kurang atau tidak penting sebesar 42, 9 persen dan yang tidak tahu atau tidak jawab ada 6,3 persen.

Khusus di kalangan NU, ada 53,8 persen yang menganggap penting. Lalu 41,5 persen menganggap kurang atau tidak penting dan 4,6 persen bagian NU yang tidak tahu/tidak jawab.

Para politikus menangkap hal ini. Ketiga paslon yang bertarung di Pilpres 2024 pun bersaing merekrut tokoh-tokoh agama dari NU dan Jatim masuk tim pemenangan.

Lihat Juga : Gus Mus: Urusan NU Menangkan Indonesia, Bukan Menangkan Capres

Anies-Cak Imin mengandalkan mesin politik dan jejaring keagamaan dan pesantren yang dimiliki PKB. Ketokohan Cak Imin dan caleg-caleg PKB diharapkan menjadi magnet.

Sementara Prabowo-Gibran merekrut sejumlah tokoh yang sempat menjadi pengurus PBNU. Mulai dari Nusron Wahid, Habib Luthfi, hingga yang teranyar Khofifah Indar Parawansa.

Dari kubu Ganjar, ada sosok Yenny Wahid, putri dari mendiang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, tokoh besar yang pernah ada dalam sejarah NU.

Tokoh-tokoh tersebut, bersama jejaring politik mereka dengan pesantren dan kiai-kiai terkemuka, diharapkan bisa mendulang suara besar di Jatim.

Dari survei terbaru Indikator, peta elektabilitas di Jawa Timur saat ini dipuncaki oleh Prabowo-Gibran, diikuti oleh Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin. Namun, jika tren lunturnya budaya patronase politik ini benar terjadi di Pilpres 2024, menurut Surokim, pertarungan politik di Jawa Timur dipastikan bakal semakin dinamis.

"Ini akan menjadi fenomena menarik saat voters pesantren yang selama ini selalu ikut patron kiai terdekatnya sekarang mulai bergeser independen," ujar dia.

Pada kondisi ini, para timses mungkin hanya bisa menggambar sketsa-sketsa kantong suara paslon jagoan mereka tanpa bisa memetakan secara meyakinkan perolehan elektoral dari kantong-kantong tersebut.

Sebab, dalam budaya patronase yang meluntur, otoritas kiai dan afiliasi aktor-aktor politik terhadap ormas keagamaan bahkan termasuk PBNU, menjadi sulit untuk diandalkan.

Foto: CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani Insert - Demografi Pemilih Jawa Timur

Akan gegabah jika melihat memudarnya patronase ini sebagai sebuah pembangkangan santri terhadap kiai atau ajaran-ajarannya.

Apa yang menjadi sikap Taufiq dari Lirboyo dan para santri lain yang memilih berbeda dengan para kiai, harus dilihat secara lebih jernih.

Bagi Surokim, lunturnya patronase politik di pesantren ada kaitannya dengan tumpah ruah informasi politik yang didapat para santri dan warga pesantren.

Intelektual muslim ternama yang juga jebolan Darul Ulum Jombang, Nurcholis Madjid, punya penjelasan tak kalah menarik untuk memahami sikap Taufiq dan kawan-kawan santri lain.

Menurut Cak Nur (1992:562-563), partisipasi politik dalam Islam sebagaimana diperlihatkan Taufiq, berakar dalam adanya hak-hak pribadi dan masyarakat yang tidak boleh dihindari.

Hak individu ini, disebut Cak Nur membawa sisi lain dari prinsip hidup manusia dalam Islam yang ditegaskan dalam Al-Quran. Prinsip ini menekankan bahwa manusia tidak akan dituntut pertanggungjawabannya, kecuali atas apa yang ia lakukan sendiri.