UMY Kritik Keras Pemerintahan Jokowi Gagal Patuh Konstitusi dan Etika

UMY juga mendesak Presiden Jokowi agar menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.

"Penggunaan fasilitas negara dengan segenap kewenangan yang dimiliki merupakan pelanggaran konstitusi yang serius," ujar Akif saat membacakan tuntutan UMY.

Lihat Juga : Rektor Unhas Respons Forum Guru Besar dan Dosen Kritik Jokowi

Kemudian mereka juga menuntut para aparat hukum, khususnya Polisi dan Kejaksaan agar bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Mereka juga meminta KPU, Bawaslu, DKPP serta organ yang berada di bawahnya agar bersikap independen mengawasi Pemilu.

Selanjutnya, mendesak partai politik untuk menyetop praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024. Mereka dituntut lebih mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik yang mencerdaskan rakyat.

Selain itu, UMY juga mendesak lembaga peradilan yakni MA dan peradilan di bawahnya, serta MK untuk bersikap independen dan imparsial dalam menangani berbagai sengketa dan pelanggaran selama proses Pemilu 2024.

Terakhir, mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat, jujur dan adil sehingga menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip- prinsip konstitusi.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kritik dari akademisi kampus itu sebagai kebebasan berbicara dan merupakan hak demokrasi warga negara.

Ari menegaskan di negara demokrasi seperti Indonesia kebebasan berpendapat atau mengeluarkan petisi hingga seruan sangat wajar dan harus dihormati. Ia kemudian menyinggung pertarungan opini yang muncul jelang pemilu, serta strategi politik partisan.

"Kita cermati di tahun politik, jelang pemilu pasti munculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini. Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral," kata Ari.