UIN Yogyakarta Serukan Moral Kalijaga, Desak Jokowi Jadi Teladan Etik

Sejumlah civitas academica Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi teladan etik dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik berlangsung demokratis serta tanpa kekerasan di Pilpres 2024.

Desakan itu tertuang dalam salah satu poin 'Seruan Moral Kalijaga' yang dibacakan Dosen Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, Achmad Uzair bersama barisan civitas academica lain dari kampus tersebut.

"Mendesak Presiden RI sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan, kekerasan fisik maupun psikis, mewujudkan pemilu yang luber, jujur, dan adil," kata Achmad membacakan pernyataan 'Seruan Moral Kalijaga' di Masjid UIN Sunan Kalijaga, Senin (5/2).

Para civitas academica UIN Sunan Kalijaga ini mencermati situasi sosial-politik Indonesia belakangan, terlebih jelang Pemilu 2024 yang mempertontonkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama.

"Ironisnya, itu dilakukan oleh aparatur negara," kata Achmad.

Lihat Juga : ANALISIS Pengaruh Signifikan Bansos Hingga Diungkit Anies & Ganjar dalam Debat

Mereka berpendapat, aparatur negara, semestinya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil. Akan tetapi yang terlihat justru kecenderungan pemakaian instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan.

Para civitas academica UIN Sunan Kalijaga berpendapat, pemilu sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Kendati, dengan mengamati fenomena mutakhir, justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif.

Achmad melanjutkan, kecenderungan ini bukan semata mereduksi insitusi demokrasi sebatas legal-prosedural tanpa substansi, melainkan juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial.

Selain menyerukan agar presiden menjadi teladan bagi seluruh aparat, 'Seruan Moral Kalijaga' juga mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi.

Lalu, menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya, mendukung lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu agar bekerja secara profesional dan imparsial, demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi.

Berikutnya, menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak.

Kemudian, mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang, menghormati perbedaan pilihan politik, dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat.

"Keenam, menyerukan kepada semua masyarakat sipil, termasuk media dan tokoh agama, agar turut berperan memberikan informasi yang berimbang demi terciptanya Pemilu yang berkualitas," kata Achmad.

Lihat Juga : UMS Serukan Maklumat Kebangsaan, Singgung Nepotisme Jokowi & Suharto

Mereka pun mengutip salah satu petuah Sunan Kalijaga dalam seruan ini berbunyi "Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman" yang berarti jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi.

Selepas pembacaan Seruan Moral Kalijaga ini, Achmad memastikan aksi kali ini bukanlah non partisan atau pesanan. Seruan moral ini murni untuk menyuarakan kebenaran usai melihat realita di lapangan.

"Jadi kita datang dengan semangat keilmuan sebagai bagian dari intelektual, keilmuan mencari kebenaran," katanya.

"Kita ingin menegakkan bahwa ilmuwan harus menjaga diri dan menjaga bangsa, menyuarakan kebenaran, jangan terlalu terlena karena kekuasaan, kalau kita melakukan itu, kalau kita ilmuwan gak siap untuk mengatakan kebenaran, terlalu dekat dengan kekuasaan, kita akan mengulangi kegagalan yang sama," pungkas Achmad.

Belakangan ini, sejumlah civitas academica dari pelbagai kampus di Indonesia menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi serta menuntut pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Hingga Minggu (4/2) tercatat sudah 7 kampus yang mengkritik Jokowi. Mereka adalah Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas, Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Mulawarman Samarinda.

Pihak Istana menanggapi akademisi kampus di Indonesia yang beramai-ramai membuat petisi maupun pernyataan sikap mengkritisi Jokowi agar bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap wajar jika menjelang pemilu pasti muncul pertarungan dan penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat.

Lihat Juga : Daftar Kampus Resah Nasib Demokrasi dan Sentil Jokowi di Pilpres 2024