Mahfud: Kebebasan Mimbar Akademik Era Soeharto Relatif Masih Didengar

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyebut upaya yang muncul untuk menandingi gelombang kritik oleh para civitas academica dari berbagai perguruan tinggi atau kampus terhadap Joko Widodo bisa berakibat buruk pada timbulnya perpecahan di tengah masyarakat.

"Menurut saya itu kurang sehat membuat tandingan-tandingan itu memecah belah masyarakat dan memecah belah kampus juga," kata Mahfud ditemui setelah acara Tabrak Prof! di sebuah kafe daerah Seturan, Sleman, Senin (5/2).

Mahfud berpendapat, kebebasan atau mimbar akademik harus tetap dihormati. Eks Menko Polhukam RI itu pun membandingkan perlakuan di masa Jokowi dengan rezim Presiden Soeharto.

"Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati. Karena seotoriter zaman Pak Harto pun kebebasan akademik dan mimbar akademik relatif masih cukup didengarkan dan relatif masih berwibawa," ucapnya.

Mahfud sendiri sebelumnya mengungkap adanya upaya menekan para rektor lewat sebuah operasi oleh pihak tertentu untuk menyuarakan narasi positif terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lihat Juga : ANALISIS Puncak Keresahan Kaum Intelektual di Balik Gelombang Kritik Kampus

Para rektor perguruan tinggi yang belum menyatakan sikapnya didatangi dan diminta membuat narasi

"Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi, mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik," kata Mahfud.

Namun, kata Mahfud, tak semua rektor yang didatangi oknum mengiyakan permintaan tersebut. Salah satunya adalah Ferdinandus Hindiarto, rektor Universitas Katolik Soegijapranata.

Menurutnya, Hindiarto secara terang-terangan menolak membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi.

"Tapi tidak semua rektor menyetujui pernyataan itu. Ada yang memodifikasi, ada yang netralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya," ujarnya menambahkan.

Belakangan ini, sejumlah civitas academica dari pelbagai kampus di Indonesia menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi serta menuntut pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Hingga Senin (5/2) tercatat sudah ada sekitar 15 kampus yang mengkritik Jokowi. Mereka adalah Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas, Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Hasanuddin (Unhas).

Kemudian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Mulawarman Samarinda, Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Institut Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Bung Karno, hingga Universitas Sumatera Utara (USU).

Lihat Juga : Masinton PDIP: Jangan Samakan Suara Akademisi dengan Buzzer