TKN Prabowo Bantah Mahfud: Ada Guru Besar Partisan Sudutkan Pemerintah

Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman membantah pernyataan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD soal operasi mendekati rektor sejumlah perguruan tinggi agar menyuarakan narasi positif ke Presiden Jokowi.

Habib mengaku justru mendengar informasi sebaliknya. Menurutnya, ada guru besar partisan yang menyamar ke kampus untuk menyudutkan pemerintah.

Lihat Juga : Mahfud Ungkap Ada Operasi Menekan Rektor Perguruan Tinggi

"Saya justru mendengar yang sebaliknya. Konon ada guru besar partisan yang nyamar ke kampus seolah netral tapi menyudutkan pemerintah untuk downgrade paslon tertentu," kata Habib saat dihubungi, Selasa (6/2).

Habib tidak menjelaskan siapa guru besar yang dimaksud. Ia mengklaim informasi yang dirinya dapat gerakan para guru besar dari berbagai kampus itu sistematis.

"Infonya gerakan mereka sistematis, berkoordinasi dengan paslon tertentu secara intensif," ujarnya.

Politikus Gerindra yang juga wakil ketua Komisi III DPR itu menilai pendengaran setiap orang memang berbeda, tergantung posisi masing-masing.

Menurutnya sebagai negarawan tidak cukup hanya pakai pendengaran, namun harus mengedepankan narasi yang edukatif. Ia menyebut tiap tuduhan harus ada pembuktian.

"Prof Mahfud harus ingat bahwa kita sama-sama dimonitor oleh rakyat. Kalau kita bicara tanpa bukti pasti rakyat akan antipati," katanya.

Lihat Juga : ANALISIS Puncak Keresahan Kaum Intelektual di Balik Gelombang Kritik Kampus

Sebelumnya, Mahfud menyebut muncul berbagai operasi mendekati rektor sejumlah perguruan tinggi agar menyuarakan narasi positif ke Presiden Jokowi.

Menurut Mahfud, operasi intervensi ini untuk menekan para rektor perguruan tinggi yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

"Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi, mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! di sebuan cafe daerah Seturan, Sleman, DIY, Senin (5/2) malam.

"Ada beberapa rektor perguruan tinggi yang kemudian membuat pernyataan seperti yang diminta oleh orang yang melakukan operasi itu," tambahnya.

Namun, kata Mahfud, tak semua rektor yang didatangi oknum mengiyakan permintaan tersebut. Salah satunya adalah Ferdinandus Hindiarto, rektor Universitas Katolik Soegijapranata.

Menurutnya, Hinidiarto secara terang-terangan menolak membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi.

Hingga Senin (5/2) sudah lebih dari 10 kampus yang mengkritik Jokowi. Beberapa di antaranya adalah Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas, Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Hasanuddin (Unhas).

Pihak Istana menanggapi akademisi kampus di Indonesia yang beramai-ramai membuat petisi maupun pernyataan sikap mengkritisi Jokowi agar bertindak sesuai koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menganggap wajar jika menjelang pemilu pasti muncul pertarungan dan penggiringan opini di tengah-tengah masyarakat.