Seruan Civitas UPNVJ Singgung Kemerosotan Demokrasi dan Hukum
Civitas academica Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) ikut mengeluarkan seruan terkait kondisi demokrasi Indonesia. Salah satunya mengkritik kiprah pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai membuat demokrasi Indonesia semakin merosot beberapa waktu terakhir
Kritikan tersebut disampaikan dalam Seruan Bela Negara 'Menyelamatkan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas' yang diikuti alumni, dosen, hingga Mahasiswa di depan Gedung Rektorat UPNVJ, Selasa (6/2).
Dalam pernyataan sikapnya, Dosen Ilmu Politik UPNVJ Sri Lestari Wahyuningroem mengatakan pihaknya meminta agar seluruh pemerintah dan seluruh perangkat yang ada untuk menjunjung tinggi integritas.
"Kemerosotan demokrasi dan supremasi hukum yang terjadi saat ini merupakan keprihatinan bagi kami. Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip bela negara yang kami percayai," ujarnya saat membacakan pernyataan sikap civitas academica UPNVJ.
Dalam pernyataan sikapnya, civitas academica UPNVJ menuntut pemerintah dan seluruh perangkat lainnya untuk konsisten menjalankan amanat TAP NOMOR VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Selain itu, Sri mengatakan pihaknya juga mendorong agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk mengawasi jalannya pemilu. Di sisi lain, pihaknya juga meminta agar pemerintah melakukan penegakan hukum secara adil.
"Mendorong dan mendukung perjuangan masyarakat untuk menjaga sendi-sendi demokrasi yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, beradab dan menjunjung etika berbangsa dan bernegara," tuturnya.
Terakhir, Sri menyebut pihaknya juga menuntut agar pemerintah dapat menjamin kebebasan berpendapat dan menolak upaya pembatasan terhadap suara yang berbeda dan kritis.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama akademisi UPNVJ Damar Juniarto mengatakan pelbagai situasi yang ada saat ini sudah membuat demokrasi Indonesia berada di titik terendah.
Ia menilai banyaknya kampus yang mulai bersuara juga dikarenakan masyarakat sudah mulai resah dengan situasi Pemilu yang terjadi saat ini.
"Artinya memang ini ada sebuah keresahan di mana orang khawatir kalau ini tidak dijaga, tidak disuarakan dari kampus ini akan melenceng pada masa otoritarianisme," tuturnya.
"Kepentingan kita bersama adalah menjaga Republik Indonesia bukan untuk menjaga sekelompok pihak atau sebuah keluarga," imbuh aktivis kebebasan berekspresi tersebut.